SESUAI dengan perhitungan APBD tahun anggaran 2016, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) adalah sebesar Rp 611,16 miliar. Sayangnya, Pemprov Kaltim tidak menjelaskan sumber dari angka Silpa tersebut.
Hal ini dikritisi Fraksi Partai Hanura dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Perubahan. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Hanura, Artya Fathra Marthin yang membacakan pemandangan umum fraksi mengemukakan pertanyaan ini.
“Nilai Silpa dalam Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 611,16 miliar masih menjadi pertanyaan. Karena tidak disebutkan sumber Silpa tersebut,” kata Artya.
Dalam hal ini, Fraksi Hanura meminta kejelasan sumber Silpa tersebut kepada pemprov. Apakah berasal dari efisiensi penggunaan anggaran atau karena rendahnya kinerja. Adanya Silpa ini menurut Fraksi Hanura merupakan pertanda bahwa perlu dilakukan peningkatan kinerja aparat pemerintah.
“Maka di tahun yang akan datang perlu ada peningkatan kinerja aparat pemerintah agar pembangunan berjalan lancar,” tambahnya.
Fraksi Hanura dalam pemandangan umumnya juga menyatakan postur anggaran dalam APBD Perubahan 2017 menunjukkan kurang berimbangnya belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Pasalnya, dengan belanja langsung mencapai Rp 3,61 triliun sementara belanja tidak langsung senilai Rp 5,559 triliun, maka perbandingannya menjadi 35 persen dan 65 persen.
“Oleh sebab itu anggaran belanja langsung harus dapat digunakan semaksimal mungkin pada program yang tepat dengan cara yang efektif agar rakyat Kaltim dapat merasakan manfaatnya,” beber Artya. (luk)
