Neni Berharap Pemilu Mendatang Berjalan Lancar
BONTANG – Data Agregat Kependudukan (DAK) semester kedua sudah diterima oleh KPU Bontang. Hasilnya, jumlah penduduk Bontang sesuai data di Kemendagri masih sama dengan DAK semester I yakni 174.292. Sehingga, simulasi penghitungan alokasi kursi DPRD Bontang tetap 25. Wali Kota Bontang pun mengharapkan Pemilu 2019 mendatang bisa berjalan dengan baik.
KPU Bontang menggelar Rapat Penataan Dapil dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bontang dalam Pemilu Tahun 2019. Dihadiri oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto, perwakilan dari Kodim dan Polres Bontang serta masing-masing perwakilan dari partai politik.
Ketua KPU Bontang, Suardi mengatakan proyeksi jumlah kursi dari masing-masing kecamatan masih sama. Dirincikan dia, hasil simulasi KPU Bontang dari jumlah penduduk sebanyak 174.292 jiwa dengan jumlah kecamatan 3, maka jumlah penduduk didata di setiap kecamatan. Untuk Kecamatan Bontang Selatan dengan jumlah penduduk 67.364 jiwa dibagi 25 maka estimasi kursinya sebanyak 9. Sedangkan untuk Kecamatan Bontang Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 29.157 maka estimasi kursi dewannya sebanyak 4. Terakhir untuk Kecamatan Bontang Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 77.771 maka estimasi kursinya sebanyak 11.
“Namun demikian ada sisa penduduk di Bontang Selatan sebanyak 4.625, sehingga dalam penghitungan tahap kedua menghasilkan jumlah kursi untuk dapil 1 Bontang Selatan sebanyak 10 kursi, jadi totalnya pas 25 kursi,” jelas Suardi di Hotel Bintang Sintuk, Minggu (24/12) kemarin.
Namun demikian, Suardi menyebut apapun nanti keputusannya dari KPU RI, karena pihaknya hanya sebatas mengusulkan saja. Sehingga, usulan penataan dapil dan alokasi kursi ini nanti diajukan ke KPU RI, selanjutnya KPU RI yang nanti akan mengeluarkan keputusan.
“Kemungkinan untuk bertambah alokasi kursinya di kecamatan tidak ada, perhitungannya sudah jelas karena jumlah penduduknya sudah dikunci dengan DAK,” ungkapnya.
Kata dia, jika pun ada pergeseran penduduk antar kecamatan itu tak akan mempengaruhi pada jumlah dapil. Terkecuali jika ada bencana yang menghilangkan satu daerah tertentu. ”Tetapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, Suardi menyatakan Surat keputusan KPU RI terkait penataan dapil dan alokasi kursi akan terbit di bulan Januari sebelum tahapan pencalonan. Sejauh ini, Suardi juga menyebut pihaknya belum menemukan kesulitan dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung ini.
“Baik dari sisi anggaran maupun SDM atau teknis yang lain tidak ada masalah. Mudah-mudahan tahapan demi tahapan bisa berjalan lancar dan aman-aman saja,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, Pemkot Bontang juga bertanggungjawab atas kesuksesan pemilu yang akan datang. Bagaimana pihak KPU mengalokasikan kursi DPRD Bontang serta dapilnya.
“Sebenarnya, kami ingin memekarkan Bontang. Kami sudah membuat naskah akademiknya dengan jumlah penduduk Bontang saat masih 160 ribuan,” jelas Neni.
Namun ternyata, ada beberapa yang belum bisa diparipurnakan, sehingga masih menggunakan Perda yang lama yakni 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan dapil 3 wilayah. Karena jumlah penduduk Bontang di bawah 200 ribu jiwa, maka anggota DPRD Bontang juga tidak berubah, hanya 25.
“Kalau di atas 200 ribu jiwa memang bisa bertambah alokasi dewan, tetapi kami juga tak bisa memaksakan jumlah penduduk menjadi 200 ribu jiwa,” bebernya.
Pasalnya, Neni mengatakan bahwa Bontang tak memiliki sumber mata air, sementara semua membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, program pemerintah terkait Keluarga Berencana (KB) tetap digalakkan. Oleh karenanya, mudah-mudahan semua tahapan pemilu bisa berjalan baik dan hasil rapat tersebut bisa menghasilkan kesepakatan bersama.
“Mudah-mudahan pemilu mendatang bisa berjalan lancar tanpa ada konflik apapun,” pungkasnya.(mga)
