SAMARINDA – Pernyataan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang menyebutkan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Balikpapan jadi kewenangannya, berbuah panjang. Pasalnya, penafsiran gubernur dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi (AN-NUR), Husni Fahruddin menyebut, jika merujuk pada pasal 65 dan 66, UU Nomor 9/2015, wali kota yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, maka secara otomatis akan digantikan wakil walikota sebagai plt.
Selain itu, di pasal 65 ayat 4 menerangkan, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah yang akan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah terkait. Sementara di pasal 66 ayat 1 huruf (c) menyebutkan, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
“Berbeda dengan di Samarinda, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Jika seperti itu, memang benar gubernur punya kewenangan menunjuk plt dari Eselon I di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” kata Husni, Jumat (9/3) kemarin.
Dia menegaskan, di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan secara mendetail tentang mekanisme pergantian kepala daerah jika mengajukan cuti.
“Jadi kurang tepat penafsiran gubernur yang menyebut plt wali kota bukan wakil walikota. Karena tentu saja kondisi yang ada di Samarinda dan Balikpapan berbeda. Di Samarinda keduanya ikut pilgub, sementara di Balikpapan, hanya wali kota saja yang ikut pilgub,” ujarnya.
Diwartakan, Gubernur Kaltim menepis isu yang berkembang, bahwa penunjukan Plt yang akan menggantikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dapat langsung diisi oleh wakil wali kota, dalam hal ini Rahmat Mas’ud. Ia mengaku, bahwa yang demikian tidak benar dan tidak bisa dilakukan.
Kata dia, mekanisme pergantian tetap dilakukan atas dasar persetujuan Gubernur. “Saya diperintahkan menunjuk pejabat (sementara) wali kota. Tidak benar otomatis wakil langsung naik, seperti yang banyak diulas di media. Itu kewenangan gubernur, untuk menunjuknya. Yang mengangkat wali kota dan wakil wali kota, presiden. Bukan DPRD dan gubernur. Jadi saya hanya meluruskan dan mengingatkan saja, jangan sampai salah langkah. Nanti yang disalahkan saya,” tuturnya.
Ia menegaskan, baik KPU dan Rizal, belum ada satupun yang melakukan komunikasi dengannya. Apalagi memberitahukan dalam bentuk surat resmi. Karenanya, dia menilai, pencalonan Rizal sebagai cawagub baru berdasarkan versi wartawan atau pemberitaan.
“Baik KPU ataupun pak Rizal tidak pernah komunikasi. Apalagi surat. (Kalau ada) surat baru saya terima pagi tadi. Tapi saya katakan kaji dulu. Karena kemarin waktu minta izin pak Jaang, kayak itu juga. Ada pernyataan berhenti dari Jaang pada waktu mau mendaftar. Lalu saya tanya lagi Depdagri, jabatan wakil walikota perlu diisi nggak, tapi katanya cukup satu saja,” ujarnya.
“Makanya, saya tunjuk pak Zairin Zein sebagai Pjs Wali Kota Samarinda. Begitupun (seharusnya) Wali Kota Balikpapan. Begitu dia (Rizal, Red.) mengundurkan diri, saya akan menunjuk pejabat dari provinsi untuk jadi pejabat wali kota,” tandasnya. (*/um)
