SANGATTA – Jumlah tenaga penyuluh calon pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini masih terbatas. Untuk itu Kementerian Agama (Kemenag) Kutim membagi 154 tenaga penyuluh ke 18 kecamatan se-Kutim.
Kepala Kemenag Kutim, Ambotang mengatakan masing-masing kecamatan diharuskan memiliki paling sedikit satu orang. Karena sebelum melaksanakan pernikahan, semua calon harus memahami beberapa hal penting guna mengarungi bahtera rumah tangga.
“Ratusan tenaga penyuluh tersebut kami bagi rata. Hal tersebut agar tiap kecamatannya memiliki masing-masing perwakilan. Paling tidak ada satu orang yang bekerja agar setiap calon pengantin mendapat hak mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (17/3).
Dirinya menetapkan paling sedikit satu orang untuk satu kecamatan, sementara dalam ruang lingkup kecamatan terdapat banyak desa. Kondisi ini membuat jumlah tenaga penyuluh agama memiliki keterbatasan.
“Kami menyadari keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala. Hal tersebut disebabkan beberapa hal. Seperti minimnya honor untuk penyuluh yang diposisikan di kecamatan yang cukup jauh,” ungkapnya.
Program yang dicanangkan oleh Kementrian Agama RI pada 2017 tersebut, mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Pasalnya tidak hanya jarak dan honor, namun pelatihan pun masih minim mereka terima. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya penyuluh yang tidak mampu menjalani tanggung jawabnya.
“Banyak yang sudah mengundurkan diri. Seperti di Karangan hanya ada satu orang saja yang bekerja. Karena banyak yang merasa tidak sesuainya kinerja total dengan upah 500 ribu rupiah perbulan. Selain itu, masih sekira 50 penyuluh dari 154 orang yang menerima pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Agama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” kata Ambotang.
Dirinya menyampaikan efektifitas tenaga kerja penyuluh harus ada di setiap desa. Dengan target semua pekerja akan diberi pelatihan. Karena menurutnya semua pekerja harus menyerahkan laporan kerja pada KUA masing-masing kecamatan setiap minggunya.
“Kerja mereka terhitung intensif, seminggu sekali mereka menyetor data kerja ke KUA, kemudian KUA kecamatan masing-masing yang akan menyerahkan pada kami,” katanya.
Dirinya mengungkapkan harapannya agar pemerintah lebih memerhatikan tunjangan untuk pekerja.
“Saya berharap mereka mendapatkan gaji sesuai kinerja. Jadi mereka juga semakin semangat dan tidak lagi mengundurkan diri,” tutupnya. (*/la)
