Minta Persoalan NPK Cluster Diselesaikan
BONTANG – Rencana pembangunan NPK Cluster masih diselimuti sejumlah permasalahan. Hingga kini, proses penyelesaian selalu menemui jalan buntu. Padahal, rencana pembangunan sudah bergulir lebih dari satu tahun.
Itu sebabnya, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Bontang Faisal meminta persoalan ini segera diselesaikan. Sehingga pembangunan NPK Cluster bisa segera dimulai.
Diketahui, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sejahtera (FMS) meminta agar pabrik dibangun 500 meter dari permukiman. Sedangkan, jarak terdekat antara rumah warga dengan pabrik sesuai dengan layout yang dirilis PT Pupuk Kaltim sejauh 336 meter.
Terkait persoalan ini, Faisal berharap agar pihak perusahaan juga terbuka. Setidaknya, perusahaan mengajak masyarakat untuk turun bersama ke lapangan. Hal ini untuk memberikan gambaran secara langsung kepada masyarakat.
“Turun bersama, diukur dimana titiknya. Jadi bisa dilihat langsung berapa jaraknya. Ini untuk memberikan gambaran utuh. Biar tidak ada keraguan,” kata wakil Ketua DPRD Bontang tersebut, Minggu (15/1) kemarin.
Faisal menegaskan DPRD sangat mendukung pembangunan NPK Cluster. Bahkan surat rekomendasi telah diterbitkan. Rekomendasi itu diberikan setelah menerima permintaan dari PT Pupuk Kaltim terkait rencana pembangunan.
“Ada beberapa poin kami tegaskan waktu itu. Termasuk soal proteksi dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Juga kami tekankan pembangunan baru boleh dilaksanakan setelah seluruh persoalan clean and clear,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang tersebut.
Namun, hingga kini rencana pembangunan masih belum memenuhi kriteria clean and clear. Jika kondisi tetap seperti ini, Fraksi NasDem bakal mengusulkan agar surat rekomendasi itu dicabut. “Dulu kan diberikan beserta persyaratan. Kalau belum juga clear and clean lebih baik dicabut saja,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga meminta agar izin prinsip pembangunan NPK Cluster juga dicabut. “Karena harus clean and clear dulu seluruh persoalan,” tegasnya.
Selain terkait jarak, Faisal juga menegaskan perlu adanya kepastian agar ke depan tenaga lokal diprioritaskan. “Kalau perlu ada perjanjian. Jadi warga sekitar tidak cuma jadi penonton,” ungkapnya.
Jika alasan perusahaan warga harus memiliki keahlian, katanya, maka bisa diadakan pelatihan terlebih dahulu. Sehingga saat proyek berlangsung, keahlian mereka bisa terpakai. (bbg/hd)
