BONTANG – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Bontang berencana mewujudkan transparansi informasi. Rencana tersebut akan diwujudkan dengan cara integrasi data melalui aplikasi online. Tujuannya tentu untuk merespon cepat sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Kadiskominfotik Bontang, Dasuki mengatakan, saat ini semua hidup di era digitalisasi. Oleh karenanya pemerintah sudah merespon cepat dengan kebijakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Sehingga, tak ada pilihan lain untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan melalui pelayanan online atau daring.
“Makanya Pemkot Bontang sudah membuat atau menyusun master plan pemanfaatan IT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online,” jelas Dasuki, Kamis (22/3) kemarin.
Hal yang paling penting, dikatakan Dasuki ialah integrasi data. Oleh sebab itu, pihaknya berharap, agar semua OPD di lingkup Pemkot Bontang memberikan pelayanan secara online melalui aplikasi, hendaknya bisa diintegrasikan, sehingga tidak berjalan secara parsial dan ujung-ujungnya nanti bisa menyulitkan bagi masyarakat.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan mengintegrasikan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui sistem manajemen integrasi data (Simantra),” ujarnya.
Tak hanya itu, Diskominfotik juga berencana mengintegrasikan e-budgeting mulai dari e-planning, e-finance, hingga e-controlling menjadi satu kesatuan. Namun diakui Dasuki bahwa hal tersebut tidaklah mudah. Mengingat perlunya keterbukaan dari masing-masing OPD dan menghilangkan ego sektoralnya. “Sehingga kami hadir sebagai enabler dalam mewujudkan layanan berbasis IT yang terintegrasi,” ungkapnya.
Ditambahkan Kasi Aplikasi Teknologi Informasi dan Persandian Diskominfo Bontang Wahyu, saat ini progres untuk mewujudkan transparansi data yang terintegrasi di tahun 2017, pihaknya telah membuat aplikasi manajemen integrasi data (mantra) untuk database yang sama. Di tahun 2018 nya, pengembangan aplikasi mantra dilakukan melalui penambahan kemampuan integrasi data lintas database yang berbeda. Nah, saat ini juga, proses integrasi masih dalam tahapan penguatan koordinasi dengan 3 perangkat daerah yang berperan sebagai data sumber (provider) antara lain Disdukcapil, BPKAD, dan Bapelitbang.
“Untuk Disdukcapil, saat ini sedang menggodok perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan untuk perangkat daerah. Sedangkan Bapelitbang dan BPKAD masih melakukan pengembangan aplikasi e-planning dan e-finance yang lebih transaksional dan terintegrasi,” bebernya.
Targetnya, dinyatakan Wahyu, program tersebut bisa terwujud dan digunakan mulai tahun 2019. Dikatakan dia, tujuan dari program tersebut yakni untuk menjamin ketersediaan data tunggal dan tidak ada duplikasi serta repetisi data. Sehingga konsep satu data untuk satu kota dapat terlaksana. Alhasil, masyarakat pun bisa berperan aktif mengevaluasi kinerja pemerintah melalui data-data yang terbuka tersebut.
Dari program ini juga, Wahyu mengharapkan muncul partisipasi aktif masyarakat sebagai evaluator dalam pembangunan. Selain itu, transparansi dan integrasi juga bisa mengefektifkan kinerja pemerintah untuk perkembangan kota Bontang menuju Smart City.
“Karena dengan ketersediaan data yang valid, akan mempercepat proses penilaian kinerja pemerintah untuk segera memberikan respon yang tepat, melekatkan relasi government to citizen, sehingga tidak muncul jurang kesalahpahaman yang menyebabkan konflik di segala aspek kehidupan,”tutupnya.(mga)
