SANGATTA – Momen bertemu dengan presiden RI Joko Widodo nampaknya tidak disia-siakan oleh anggota DPRD Kutim.
Dalam acara Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) kedua yang digelar di Hotel Progon Jakarta 26-29 Maret 2018 hari ini, perwakilan DPRD Kutim memberikan rekomendasi untuk memperjuangkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pengangkatan TK2D menjadi PNS merupakan salah satu aspirasi yang diperjuangkan dalam rekomendasi tersebut. Pada kesempatan itu, pertemuan Adkasi untuk Kutim diwakili empat anggota DPRD. Yakni Ketua DPRD Mahyunadi, Herlang Mappatiti, Yusuf Silambi, dan seorang perwakilan wanita.
“Salahsatu aspirasi kami perwakilan Kutai Timur adalah merekomendasikan pengangkatan pegawai TK2D untuk jadi pegawai negri. Itu yang kami sampaikan ke pak presiden,” ujar Herlang via WA.
Dirinya berharap apa yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Sehingga kesejahteraan TK2D bisa lebih terjamin saat diangkat menjadi pegawai negeri.
“Itu ihtiar kita bersama. Terlebih bagi mereka yang sudah lama mengabdi untuk bangsa,” katanya.
Adkasi sendiri adalah wadah organisasi DPRD Kabupaten di 417 Kabupaten seluruh Indonesia yang saat ini beranggotakan 17.652 orang.
Ketua Umum Adkasi Lukman Said mengatakan, sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten di seluruh Indonesia, Adkasi sangat mengharapkan agar keputusan-keputusan pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa yang akan datang berpijak kepada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap berpijak pada kenyataan dan kebutuhan hidup rakyat Indonesia.
“Adkasi memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi untuk dibentuknya Badan Riset Nasional, agar rencana pembangunan lebih sistematis, terukur dan terarah,” kata Lukman.
“Kami meyakini, bahwa perencanaan pembangunan yang berbasis pada riset yang dapat dipertanggungjawabkan, akan membuat pembangunan berjalan lebih baik dan sekaligus menjadi upaya preventif terhadap terjadinya berbagai penyimpangan,” sambungnya. (dy)
