BONTANG – Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) Ke-XXII Tahun 2018 di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTPTSP) di Jalan Awang Long, Rabu (25/4) pagi berlangsung khidmat dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase.
Selain dihadiri wawali, turut hadir pada upacara kemarin adalah Pj Sekkot Bontang H Artahnan, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Faisal, unsur Forkopimda, kepala OPD di lingkungan Pemkot Bontang, organisasi masyarakat, serta ASN sebagai peserta upacara.
Sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dibacakan Wawali Basri Rase menyampaikan, penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa, pelaksanaan implementasi Otoda didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, Otoda taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.
Tujuan utama dari Otoda adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. Namun katanya, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan Otoda tidak akan pernah sampai pada tujuan.
“Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Bontang, mari kita manfaakan momen hari Otonomi Daerah ini untuk bersama-sama membangun kota yang kita cintai ini,” pinta Basri.
Lebih lanjut disampaikan, penyelenggaraan Otoda yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi, karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang. Untuk memastikan penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokrasi, pemerintah terus melakukan berbagai terobosan yang salah satunya dengan menerbitkan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
“Tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Otoda ini, yakni integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintah daerah dan komitmen untuk mewujudkan good governance, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik,” ungkapnya. (hms7)
