Rencana pemindahan Kantor Pemerintahan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ke Sungai Siring kembali mencuat ke permukaan. Bak dayung bersambut, rencana itu mendapat sinyal positif dari DPRD Samarinda. Pasalnya, pusat pemerintahan yang ada sekarang sudah sangat padat.
DEVI NILA SARI, Samarinda
KETUA Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Tahrir mengatakan, secara prinsip pemindahan itu akan membuka peluang bagi pengembangan kota. Pasalnya, pembangunan di wilayah Samarinda sudah penuh dan sangat padat. Sehingga perlu dilakukan perluasan untuk mendorong distribusi pembangunan di wilayah Samarinda.
“Kami mendukung penuh wacana tersebut, bahkan mendorong agar pemindahan pusat pemerintahan ini dapat segera dilakukan,” kata dia, Senin (28/5) lalu.
Pemindahan pusat pemerintahan ini tentunya akan memecah konsentrasi penyebaran pendudukan yang saat ini tertumpuk di tengah kota. Selain itu, perpindahan pusat pemerintahan ini pun diharapkan mampu mendorong pengembangan perekonomian warga sekitar.
“Secara tidak langsung perpindahan ini akan menyebar konsentrasi penduduk sebagai alternatif penataan kota Samarinda,” ujar dia.
Hanya saja, Tahrir mengatakan hal itu tentunya memerlukan dana yang besar. Sementara kantor Balai Kota harus dipindah, belum lagi 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintahan juga harus dipindah. “Bagaimana nantinya, tergantung pemkot. Kami tentunya mendukung,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan, rencana pemindahan pusat perkantoran tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.
“Nantinya di sini (komplek Balai Kota Samarinda, Red.) akan menjadi pusat perdagangan, sedangkan konsep Samarinda baru yang kami wacanakan di sebelah bandara baru (Bandara APT Pranoto) akan menjadi pusat pemerintahan,” ujarnya.
Walaupun rencana tersebut tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Sugeng mengatakan, setidaknya sekarang pemerintah sudah punya perencanaan atau pondasinya sudah ada. Dia menilai, pusat pemerintahan memang sebaiknya dekat dengan bandara agar memiliki akses yang lebih mudah. “Jadi jika ada orang pusat mau investasi, aksesnya akan mudah karena pusat pemerintahan berada di sekitar bandara,” kata dia. (*/dev)
