SANGATTA – Pilgub tahun ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Lebih ketat. Contohnya, saat akan memilih seseorang wajib membawa KTP dan C6. Ini sudah ketentuan. Nama yang tercantum di KTP dan C6 wajib sesuai. Jika tidak, maka siap-siap tak dapat memberikan hak suara.
Kebijakan ini muncul setelah banyaknya dugaan kecurangan pada tahun-tahun sebelumnya. Diantara macam pelanggaran diantaranya, pura-pura salah TPS atau memilih di TPS lain, pemilih menggunakan C-6 orang lain, pemilih kehilangan hak pilih/C-6 tidak diberikan/surat suara kurang, pemilih ganda atau pemilih lebih dari satu kali, adanya intimidasi, petugas yang menyalahi prosedur pemungutan, dan petugas yang belum paham aturan.
Paling terbanyak, diakui bersumber dari C6. Untuk meminimalisir kecurangan, maka pihaknya menerapkan kebijakan baru. Selain wajib membawa satu paket KTP dan C6, C6 saat ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.
Dalam C6 anyar tersebut berisi ancaman bagi mereka yang nekat melanggar aturan. Isi ancaman tersebut ialah, setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan surat suaranya lebih dari satu kali, dipidana dengan pidana yang sesuai dengan pasal 178A, pasal 178B undang-undang 10 tahun 2016.
Pasal 178 dan Pasal 178A menyatakan, setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 178B menyatakan, setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
Pasal 178C, setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Kemudian, setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Dalam Pasal 177 dan Pasal 178 UU Pilkada, atau Pasal 177 dan Pasal 177A menyatakan (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 178H, setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 178D, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 178E, (1) setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Pasal 178F, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 178G, setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Selain sanksi ditujukan kepada warga, ada pula untuk penyelenggara pemilu. Pada Pasal 177B, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
“Ada sanksi. Untuk mencegah hal itu, makanya kami berikan peringatan ancaman di C6. Kenapa kami fokus di C6, karena hal ini kerap kali menjadi biang masalah,” kata Fahmi. (dy)
