BONTANG – Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontang Barat. Pasalnya, berdasarkan data rekapitulasi penghitungan suara, angka surat suara tidak sah mencapai 161 lembar. Dari total 10.491 orang yang menggunakan hak pilihnya.
Jumlah terbanyak diraih oleh Kelurahan Gunung Telihan dengan angka 81 suara. Kelurahan Belimbing menjadi peringkat kedua dengan total suara tidak sah 68 suara. Disusul oleh Kelurahan Kanaan dengan 12 suara.
Ketua PPK Bontang Barat Anwar hingga saat ini belum melakukan identifikasi penyebabnya banyaknya angka surat suara tidak sah. Namun, ia berjanji dalam waktu dekat akan mencari rinciannya. Mengingat setiap data akan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang.
“Saya belum tahu rinciannya apa saja dari surat suara tidak sah. Tetapi dalam waktu dekat akan saya identifikasi, karena pimpinan KPU selalu mengingatkan untuk mencatat inventarisasi masalah di semua tahapan,” kata Anwar.
Anwar mengaku heran dengan data tersebut. Mengingat perhelatan pesta demokrasi ini bukan pertama kali dilakukan. Dikatakannya, seharusnya pemilih sudah mengerti mengenai petunjuk pencoblosan surat suara.
“Bisa jadi ketidaktahuan tetapi tidak mungkin karena proses pemungutan suara sudah berkali-kali dilaksanakan. Artinya pemilih sudah pengalaman,” ungkapnya.
Hasil ini menjadi evaluasi dalam mempersiapkan pemilihan legislatif dan presiden tahun depan. Anwar berujar sebelumnya PPK Bontang Barat pun telah intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mendatangi kegiatan acara di lingkup terkecil.
“Padahal kami sudah lakukan sosialisasi di kegiatan majelis taklim yang hanya dihadiri sekira 20 orang. Tetapi tetap kami lakukan sebagai penyampaian informasi kepada pemilih,” ujarnya.
Meski demikian, ia tak menampik sebagian warga tidak antusias saat kegiatan tersebut. Mengingat masih ada rasa apatis pemilih saat melihat kandidat yang ada. “Kebanyakan mereka mengatakan memilih atau tidak sama saja, tidak ada dampaknya bagi mereka,” ucapnya seraya menirukan perkataan warga.
Bahkan, kerap petugas PPK justru dituding sebagai tim sukses dari pasangan calon (paslon). Alhasil warga pun langsung meminta uang. “Bahkan ketika sosialisasi kami dikira tim sukses dan kami diminta memberikan uang,” kata Anwar.
Nantinya, PPK akan menambah jumlah sosialisasi. Harapannya angka suara tidak sah ini dapat turun di pesta demokrasi selanjutnya. (ak)
