BONTANG – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bontang. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (24-26/7).
Mengusung tema “Dengan Verifikasi Validasi Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Pendataan PMKS akan Mewujudkan Data yang Akurat”. Adapun narasumber pada bimtek tersebut dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Adriani Kasim dan Jubaidi Hayanto.
Kadissos-P3M Abdu Safa Muha menerangkan, kegiatan ini sangat penting mengingat data kemiskinan menjadi indikator utama penyusunan program dan kegiatan pemerintah. Penanganan kemiskinan ini merupakan salah satu parameter keberhasilan suatu wilayah (kemiskinan), di luar dari isu pengangguran dan daya saing.
“Alhamdulillah, dengan berbagai komitmen yang dilakukan pemerintah khususnya di bawah kepemimpinan Bunda Neni dan Pak Wawali Basri Rase, memiliki komitmen tinggi untuk pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Meski kemiskinan di Kota Taman mengalami penambahan setiap harinya. Dengan berbagai kultur dan situasi. Ia mencontohkan, pendatang datang ke Bontang ingin mencari pekerjaan namun tidak didukung oleh kemampuan (skill) yang memadai menjadi pengangguran aktif. Berdampak pada kemiskinan.
Kasus tersebut korelasinya dengan pendataan (validasi) PMKS. PMKS terdiri dari 26 macam, salah satunya masalah kemiskinan. Tujuan kegiatan ini bagaimana melalukan verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan di Kota Taman.
“Data kemiskinan Kota Bontang yang terdata melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sebanyak 9.232 Kepala Keluarga (KK). Jika dijiwakan hampir 40 ribu jiwa. Tetapi yang sudah mendapatkan bantuan pangan beras sejahtera (rastra) sebanyak 5.098 KK. Masih ada tanggungan kita sekitar 4 ribu KK lagi,” tutup Safa.
Ada peluang bagi Bontang untuk pengembangan dan perluasan angka tersebut. Dari 5.098 bisa berubah menjadi 5.725. Safa berharap, kekurangan dari 627 dapat terpenuhi. Ia pun menegaskan jika data kemiskinan ini bersifat dinamis. Setiap saat dapat berubah.
“Menjadi komitmen bersama teman-teman kelurahan dan kecamatan dibarengi dengan berita acara atau dokumen musyawarah kelurahan. Unsur-unsur yang dilibatkan adalah karang taruna, RT, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), juga orang miskinnya sendiri,” harap dia.
Solusi lainnya, papar Safa, banyaknya orang miskin atau tak mampu di Bontang yang belum terdata. Pihak kelurahan wajib menginput, mengusulkan, dan mendapat persetujuan dari pemerintah. “Data dikirim ke Kementerian diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka akan muncul peringkat orang-orang yang diusulkan. Dan dapat menggeser orang sebelumnya yang dinyatakan mampu,” tutup dia. (ra)
