SANGATTA – Pemkab Kutim dan pengusaha berbeda data terkait jumlah bangunan sarang walet di Kutim. Pemkab Kutim sebelumnya menyebutkan sebanyak 600 bangunan, sedangkan pengusaha jauh berlipat dari jumlah tersebut. Yakni 2.800 bangunan.
Salah Satu Pengusaha Sarang Burung Walet Kenamaan di Kutim, Hendra Kusnawan mengatakan, jumlah ini menyebar di Kutim. Terdapat di 18 kecamatan.
“Dari data asosiasi pengusaha burung walet Kutim, terdapat lebih dari 2.800 bangunan,” katanya.
Pemkab diminta lebih aktif lagi melakukan pendataan bangunan sarang walet di Kutim. Sebab, jumlahnya terbilang banyak. Bukan hanya 600 bangunan saja. Jika melihat data asosiasi, maka potensi PAD jauh lebih besar.
Selain itu, dirinya pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan izin kepada semua pengusaha. Dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena setahunya, hampir semua bangunan tak memiliki IMB.
“Itu semua sebagian besar belum punya IMB,” kata Hendra, saat ditemui belum lama ini.
Pihaknya dapat saja memberikan setoran sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Lagi-lagi, kerjasama antar keduanya wajib sejalan. IMB diberikan, setoran jalan.
“Karena IMB belum jalan, hal itulah salah satu memicu pengusaha tak aktif membayar hasil dari sarang,” katanya.
Meskipun begitu, dirinya yang mengaku taat membayar hasil panen sarang tersebut, tetap bersyukur meskipun apa yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
“Artinya, pemkab harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada pengusaha, dan memberi fasilitas usaha yaitu IMB. Itu akan ada timbal balik terus-menerus yang baik bila saling melengkapi dengan baik,” kata Hendra.
Untuk diketahui, dari data juru pungut di desa yang ditangani Bapenda Kutim, saat ini jumlah sarang burung walet rumahan di Kutim sekira 600 bangunan. Target PAD kategori sarang walet berkisar sekira Rp 10 juta, dan sempat mencapai Rp 24 juta pada 2017. Padahal, potensi pajak sarang burung walet diprediksi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 100 juta.
Data terakhir pada Agustus menyebut, penerimaan PAD dari seluruh objek pajak di Kutim mencapai 101 persen, dari target pajak 2018 sebesar Rp 32,9 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan PAD Kutim pada 2017 over target hingga mencapai 335 persen dari targetnya Rp 94 miliar, meski memang belum mampu memberikan efek besar pada permasalahan keuangan Kutim.(dy)
