SAMARINDA – Guru honorer yang mengajar di SMA/SMK Negeri di Kaltim patut bergembira. Pasalnya, honor Rp 700 ribu telah dicairkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Pencairan pertama yang dilakukan pemerintah khususnya untuk September 2018. Dengan adanya penambahan tersebut, telah meningkatkan gaji guru honorer yang sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta.
Kepala Disdikbud Kaltim, Dayang Budiati mengatakan, dalam perjanjian kontrak dengan lebih dari 3 ribu guru honorer, pencairan honor pada September dilakukan di 5 Oktober hingga 10 Oktober 2018. Dalam artian, sebagian sekolah telah dicairkan gaji gurunya. Ada pula yang belum ditransfer.
“Sepuluh kabupaten/kota itu ada yang sudah masuk. Ada juga yang belum masuk (gajinya, Red.). Karena itu gurunya kan banyak sekali. Bertahap sesuai tanda tangan,” sebut Dayang, Ahad (7/10) kemarin.
Penggajian yang telah mendekati standar Upah Minimun Provinsi (UMP) Kaltim itu akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
“Itu akan berlangsung sejak bulan September kemarin. Tahun 2019 juga akan begitu. Soal naik atau tidaknya, tergantung kebijakan. Asal ada anggarannya,” beber Dayang.
Kata dia, berdasarkan hasil rapat sebelumnya, Disdikbud Kaltim mengimbau pada seluruh pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) agar memberikan tambahan honor bagi guru honorer yang mengajar di SMA/SMK Negeri.
Meskipun Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penggajian guru honorer pada pemerintah provinsi (pemprov), tidak berarti kabupaten/kota hilang tanggung jawabnya.
Boleh saja pemkab dan pemkot memberikan tambahan honor untuk guru. Dengan catatan, bantuan yang diberikan pemerintah setempat harus didasarkan memorandum of understanding (MoU). Karenanya, setelah ada perjanjian itu, dipastikan tidak melampau kewenangan pemerintah di daerah.
“Sekarang ini sudah ada enam kabupaten/kota yang memberikan honor untuk guru non-PNS (pegawai negeri sipil, Red.). Seperti Kutai Barat dan Paser. Pokoknya ada enam yang sudah berikan honor. Saya tidak hafal semuanya,” kata dia.
Adanya bantuan dari pemkab dan pemkot dapat meningkatkan honor guru non-PNS sesuai standar UMP Kaltim.
“Sistemnya nanti begini, anggaran yang dibantu kabupaten/kota itu masuk dulu di provinsi. Kemudian akan kembali disalurkan untuk guru honorer di daerah. Bantuannya sesuai kemampuan anggaran masing-masing saja,” imbuhnya.
Dayang menyebut, belum adanya penyesuaian gaji guru honorer dengan UMP tersebut disebabkan anggaran yang dialokasikan di APBD masih sangat minim. Pasalnya, setelah kewenangan penggajian guru honorer diserahkan di provinsi, anggaran tetap seperti tahun sebelumnya.
“Karena selama ini anggaran yang kami terima untuk guru honorer itu tidak bertambah. Sama saja sebelum kewenangan itu diserahkan pada kami. Anggarannya tidak bertambah. Sedangkan tugas kami bertambah,” ucapnya. (*/um)
