SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada 2019 mendatang. Pasalnya, DPRD Samarinda satu suara meminta pemerintah menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) terutama yang bersumber dari sektor perpajakan.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sukamto mengatakan, rencana itu telah dibahas pada rapat badan anggaran (Banggar) belum lama ini. Dari rapat itu, dewan menginginkan pendapatan dari sektor pajak bisa menyumbang Rp 650 miliar.
“PAD Samarinda kan tahun ini baru sekitar Rp 527 miliar. Makanya untuk tahun depan kami naikkan lagi,” ujarnya.
Ia optimistis pemerintah dapat merealisasikan target itu. Mengingat, masih banyak sektor yang belum dikelola dengan baik seperti retribusi dari pajak pasar, parkir, persampahan, pajak bumi dan bangunan (PBB), maupun izin mendirikan bangunan (IMB).
“Karena Samarinda sebagai kota industri dan perdagangan, tapi hasilnya apa? Masa menaikan PAD saja tidak bisa,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Samarinda, Martinus mempertanyakan kinerja Pemkot Samarinda dalam mengelola perpajakan. Mengingat, penghasilan salah satu sektor perpajakan tidak sesuai target.
Tercatat, mendekati akhir tahun dari target pajak sebesar Rp 527 miliar, realisasinya baru mencapai 65 persen atau Rp 347 miliar. “Padahal setiap tahun jumlah rumah makan selalu bertambah, kan itu dikenai pajak. Kalau ada rumah makan pasti ada parkirnya juga, itu pajaknya lumayan. Tapi nyatanya target pajak selalu meleset,” imbuhnya.
Menurutnya, dewan sudah sejak lama mengusulkan agar PAD Samarina dikelola secara online. Sehingga, tidak ada salah satu pihak yang menaruh curiga atau mencoba bermain-main di sektor itu karena penghasilan dapat dilihat dan diakses bersama.
“Kami sudah ajukan dari periode lalu, tapi usulan tersebut tidak pernah digubris. Sampai sekarang tidak ada. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kami, sebenarnya ada apa, kendalanya di mana. Kenapa PAD tidak ada peningkatan dan kenapa tidak mau terbuka dengan melakukan sistem online,” ucapnya. (*/dev)
