SAMARINDA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda masih tawar menawar mengenai rencana penurunan target pajak untuk tahun 2019 mendatang. Pasalnya, dengan target yang ada sekarang, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan terseok-seok dalam mencapai hal tersebut.
Seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, sudah tiga tahun berturut-turut memiliki penghasilan pajak yang rendah bahkan jauh dari target. Seperti tahun ini, baru mencapai 30 persen. Begitupun dengan pajak hiburan maupun pajak hotel bintang lima. Tak pelak, mereka pun meminta agar target pajak diturunkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Hermanus Barus, mengatakan Dishub meminta agar target pajak yang sebelumnya mencapai Rp 3 miliar diturunkan menjadi Rp 2 miliar.
“Karena itu kira-kira tahun depan kita turunkan targetnya. Kan kita melihat, bagaimana perkembangan target pajak. Lancar tidak. Kalau tidak lancar ya jangan kita pasang target seperti tahun lalu, kira-kira begitu. Mereka menginginkan kalau targetnya disamakan saja, oh tidak bisa,” tutur Hermanus usai rapat di DPRD Samarinda, Senin (29/10) kemarin.
Kendati demikian, ia mengungkapkan, secara keseluruhan tidak semua target pajak diturunkan. Target pajak setiap OPD ada yang mengalami penurunan dan kenaikan.
“Secara keseluruhan pajak hotel tetap kita naikkan. Hanya ada beberapa hotel berbintang yang targetnya diturunkan. Begitupun pajak hiburan, secara keseluruhan tetap naik. Hanya karaoke umum dan khusus yang turun,” ucapnya.
Terpisah, Anggota Banggar DPRD Samarinda, Jasno, menilai bahwa tidak seharusnya target pajak diturunkan. Seperti Dishub yang meminta penurunan target pajak dari Rp 3 miliar menjadi Rp 2 miliar.
“Karena selama ini PAD kita berkutat di angka Rp 450 miliar sampai Rp 460 miliar. Kami sebenarnya menginginkan agar PAD untuk tahun depan meningkat, ya paling tidak menjadi Rp 490 miliar sampai Rp 500 miliar. Saya rasa kenaikan itu juga realistis. Artinya tidak mengada-ngada,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, jika penurunan dilakukan, maka hasilnya tidak akan baik bagi PAD. Paling tidak, target pajak untuk tahun depan bisa disamakan dengan tahun 2018.
Apalagi untuk pembangunan Samarinda,imbuhnya, pemkot dan dewan tidak bisa terlalu berharap dengan dana bagi hasil (DBH), dana perimbangan dan dana lain-lain. Sebab di daerah lain sudah berlomba-lomba untuk menaikkan PAD.
“Karena untuk membangun Samarinda ini kita tidak boleh menunggu dari pemerintah pusat. Kita harus mencari uang sendiri. Kalau pemkot bisa bersinergi dan menerima masukan ini insyaallah mereka bisa melakukannya. Karena semua tergantung pada kinerja pemkot. Kalau mereka hanya pasrah dan berpangku tangan. Tidak ada inovasi ya ke depannya juga tidak akan baik. Bisa-bisa PAD turun terus,” tegasnya.
Terlebih dengan adanya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pemkot yang menyampaikan bahwa perekonomian selalu meningkat. Ia menilai, harusnya hal ini diiringi dengan kenaikan PAD.
“Masa perekonomiannya baik-baik saja dan cenderung meningkat, justru PAD menurun. Ini kan juga jadi pertanyaan,” pungkasnya. (*/dev)
