PROGRAM Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tak sepenuhnya berjalan mulus. Tidak semua sertifikat yang diajukan pada 2017 bisa diterbitkan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang memastikan tetap memfasilitasi pemutihan sertifikat tanah yang belum terakomodasi.
Pada 2017 dilakukan pengukuran sebanyak 15.000 bidang tanah. Dan yang bisa terbit hanya 6.878 sertifikat. “Tahun ini kami fasilitasi sebanyak 1.150 bidang tanah telah diukur ulang,” ujar Kepala BPN Bontang Hardiyono didampingi Kasi Infrastruktur Pertanahan Fauzan.
Sementara, pada 2018 tanah yang sudah terukur sebanyak 6.971 bidang. Sebanyak 3.000 di antaranya sudah diterbitkan sertifikat. “Yang bisa terbit ini yang dianggap clear. Tanpa sengketa, dan persyaratan sudah terpenuhi,” katanya
BPN menemui kesulitan untuk menerbitkan sertifikat, karena tak sedikit yang belum membayar Pajak Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Padahal, BPHTB bisa terhutang dengan jangka waktu 2 tahun. “Selain itu, pengumpulan PPAT pun menjadi kendala,” imbuhnya.
Fauzan menilai, karena rata-rata ekonomi warga Bontang menengah ke atas, banyak pemilik tanah yang tidak terlalu membutuhkan sertifikat. Berbeda dengan wilayah lain yang membutuhkan untuk digadaikan. “Seperti karyawan perusahaan besar di Bontang, rata-rata mereka sudah tidak tinggal di Bontang. Akhirnya sertifikat yang sudah terbit tidak diambil, karena merasa tidak membutuhkan,” bebernya.
Masalah juga dihadapi saat memproses di Bontang Lestari. Meski BPN sudah memberikan nomor urut ke kelurahan yang diteruskan ke setiap RT, deadline selalu lewat. Penyebabnya, pemilik tidak berdomisili di Bontang Lestari. “Akhirnya kami lanjut tahun ini,” jelas Fauzan.
Terkait sengketa lahan, Fauzan mengaku di Bontang tidak terlalu banyak. Di sisi lain, PTSL memiliki kelebihan, yakni tidak memandang status ekonomi. Karena tanah seluas apapun, bisa difasilitasi. “2019 kami berikat kuota sebanyak 1.300. Jadi silakan kelurahan usulkan sebanyaknya,” pungkasnya. (mga)
