SANGATTA- Berulang kali pemerintah pusat melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer ke daerah lantaran negara mengalami defisit keuangan, pemuda Kutai Timur yang tergabung dalam Organisasi Gerakan 20 Mei Kutai Timur (G20 Mei Kutai Timur), Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Mahkamah Konstitusi pada Januari lalu.
Akibat penundaan atau pemotongan dana transfer, kontraktor tidak dapat dibayar pun gaji tenaga honorer sempat tertunda.
Langkah pengujian UU APBN tersebut diungkapkan Ketua G20 Kutai Timur, Irwan dilakukan merujuk Pasal 15 ayat 3 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018.
Irwan mengatakan, sejak digugat awal tahun lalu, pemerintah pusat menjadi lebih hati-hati dan bijak dalam kebijakan perimbangan keuangan terhadap daerah.
“Sepanjang 2018, dana transfer daerah tidak pernah lagi mengalami pemotongan dan penundaan dan itu menandai mulai membaiknya kembali progres pembangunan dan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur,” kata dia.
Meskipun MK menolak gugatan G20Mei terkait penghapusan Pasal 15 UU APBN 2018 terkait pemotongan atau penundaan, namun hal ini justru menciptakan keuntungan baru bagi daerah.
“Karena itu maka pemerintah wajib mengembalikan potongan atau penundaan satu tahun berikutnya. Putusan MK berlaku final dan mengikat. Serta berlaku serta-merta sesaat setelah putusan dibacakan. Jadi mari urus kembali duit daerah mulai dari 2016 hingga saat ini,” kata Irwan.
Meskipun kata dia, dirinya sedikit kecewa atas penolakan tersebut. Dirinya mengaku putusan MK tersebut memberikan tafsir konstitusional. Bahwa pemotongan atau penundaan merupakan instrumen kontrol dan bentuk pemberian sanksi.
Jika sebelumnya Presiden melalui Kemenkeu melakukan pemotongan atau penundaan tanpa jelas sebabnya, maka pascaputusan MK pemotongan penundaan anggaran transfer daerah harus didasarkan pada kesalahan atau kelalaian pemerintah daerah. Jadi, harus ada alasan hukumnya.
“Kemenkeu kadang tidak tahu sebabnya apa yang melakukan penundaan atau pemotongan. Setelah putusan MK ini, setiap unit pemerintahan daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan administratif,” jelasnya.
Hasil perjuangan Irwan dan kawan-kawan langsung mendapatkan pujian dari DPRD Kutim, dan DPR RI serta pejabat daerah di Kutim dan provinsi.
Uce Prasetyo salah satunya, Politisi dari PPP ini mengatakan langkah G20 patut diapresiasi. Yaitu langkah gentle dan elegan dalam menentang kebijakan pusat yang dianggap semena-mena menarik sesuai jalurnya. “Apapun hasilnya, langkah itu patut diacungi jempol,” kata Uce.
Ucapan selamat juga disampaikan anggota DPR RI Mahyudin. “Saya ucapkan selamat buat Irwan Fecho yang telah berhasil memperjuangkan dana Kutai Timur. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur dan sukses selalu,” katanya.
Jauh sebelumnya, Bupati Kutim, Ismunandar pun memberikan apresiasi yang besar untuk G20 karena berjuang demi Kutim.
“Tentu saja kami sangat bangga atas perjuangan para pemuda Kutim. Ini sangat membantu daerah. Perjuangan tersebut menjadi semangat baru bagi Kutim,” tukasnya. (dy)
