SAMARINDA – Penolakan mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terhadap rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer (km) yang akan dilakukan PT Bakrie and Brothers sepertinya bakal gugur begitu saja. Sebab, Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan ruang yang cukup lebar pada PT Bakrie and Brothers untuk melanjutkan megaproyek tersebut.
Hal itu terungkap pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan yang berlangsung di Hotel Senyiur Samarinda, Rabu (19/12) kemarin. Acara terasebut digagas oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Sebagaimana diketahui, ketika masih menjabat Gubernur Kaltim, Awang terbilang kekeh menolak proyek tersebut. Ketika itu Awang beralasan, proyek pipanisasi gas yang akan memakan investasi USD 500 juta itu akan merugikan masyarakat Kaltim lantaran hasil gas akan diangkut ke Pulau Jawa.
Dalam rilisnya melalui Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Isran mengatakan, dalam proyek pembangunan pipa gas itu agar pemerintah pusat lebih dulu memprioritaskan pembangunan proyek itu di Pulau Kalimantan. Daripada harus dibawa ke Jawa.
Sebab ia menilai, pembangunan pipa gas yang dikelola langsung di Kalimantan sudah menjadi keinginan masyarakat Kaltim. Di sisi lain, ia mengaku, sudah seharusnya daerah penghasil lebih diperhatikan. Karena jika dikelola di Kalimantan, maka masyarakat tidak lagi kekurangan pasokan gas.
Selain itu, dengan dibangun pipanisasi tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan ada banyak industri-industri olahan yang terbangun nantinya dan semua itu memerlukan pasokan gas.
“Kami minta BPH Migas bisa memperhatikan itu. Sehingga rasa keadilan bagi rakyat Kalimantan, khususnya Kaltim betul-betul diterima,” kata Isran.
Walau begitu, Isran tidak ingin pengembangan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan sampai merugikan masyarakat. Khususnya masyarakat Kaltim. Bahkan jangan ada kesenjangan antarwilayah. Salah satunya pembangunan pipanisasi gas di Kalimantan.
“Artinya, Kaltim sangat memerlukan keadilan dalam pemanfaatan tersebut. Karena itu, ini harus betul-betul dikomunikasikan dan dirapatkan dalam pengelolaan pemanfaatan gas bumi tersebut,” tegasnya.
Isran menyebutkan, hingga saat ini masyarakat Kaltim belum merasakan begitu banyak manfaat dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Karena itu, jika pipanisasi gas terwujud dan dibangun di Kalimantan, maka pembangunan infrastruktur lain juga dapat terwujud.
“Yang penting pipanisasi gasnya terpasang terlebih dahulu. Pemprov Kaltim prinsipnya siap mendukung. Jika memang memerlukan rekomendasi dan izin pembangunan tersebut, hari ini diurus, besok kami terbitkan,” ujarnya.
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengaku, megaproyek pembangunan pipa gas nantinya akan dilakukan mulai dari Kalsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim. Proyek tersebut bersifat interkoneksitas di wilayah Kalimantan.
“Pembangunan itu, masuk dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional 2012-2030. Ini jelas sudah ada perencanaannya. Tinggal lelang pembangunan,” ungkapnya. (drh)
