Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mayoritas dari mereka bahkan menolak ide yang akan diimplementasikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.
Hal ini tergambar dalam hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara Indonesia.
Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu (24/8/2019) menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.
“Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.
Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.
“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly.
Dan ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.
Survei yang dilakukan IDM ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.225, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen. (fat/jpnn)
