SAMARINDA – Baru saja ditetapkan sebagai ibu kota negara, lubang tambang yang terdapat di kawasan tersebut kembali memakan korban. Kali ini giliran HK (25), warga Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), harus meregang nyawa usai tenggelam di lubang tambang milik PT Singlurus Pratama yang dekat dengan permukiman warga.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang dalam rilisnya menuturkan, HK merupakan korban ke-36 akibat lubang tambang. Korban diketahui tenggelam pada Kamis (22/8/2019) lalu sekira pukul 19.00 Wita, dan baru ditemukan tiga jam setelahnya dalam keadaan sudah tak bernafas. Korban lalu dievakuasi dan dibawa ke RSUD Abadi Kecamatan Samboja.
Menurutnya, tempat ditemukannya korban adalah sebuah lembah bukit yang berubah menjadi telaga. Dari titik koordinat yang didapatkan, diketahui lokasi tersebut masuk dalam konsesi PT Singlurus Pratama.
“Berdasarkan penelusuran dokumen perizinan, PT Singlurus Pratama mendapatkan konsesi seluas 24.760 hektare dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” ujarnya.
Jarak antara permukiman warga dan telaga ini pun cukup dekat, sekira 770 meter. Pradarma menyebut, keduanya masih masuk dalam area konsesi pertambangan perusahaan itu. Meski dekat dengan permukiman, namun tak ditemukan papan peringatan, pagar pembatas, maupun pos dan petugas pengamanan untuk mencegah warga memasuki area tersebut.
“Hal ini diduga menyalahi Keputusan Menteri ESDM nomor 555.K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum yang di sekitar bagian tambang baik yang masih ada kegiatan maupun yang sudah ditinggalkan dan dapat menimbulkan bahaya, harus diberi pagar pengaman dengan tinggi sekurang-kurangnya 80 sentimeter atau dipasang tanda peringatan,” katanya.
Berdasarkan temuan tersebut, Jatam Kaltim menilai perusahaan tambang batu bara PT Singlurus Pratama bertanggungjawab secara hukum atas kematian HK, karena kelalaian pihak perusahaan dalam melakukan pengawasan dalam kegiatannya. Hal ini sesuai dengan pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 112 Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
“Maka PT Singlurus Pratama dan Kementerian ESDM diduga kuat telah cukup untuk dikenakan pasal ini,” imbuhnya.
Jatam Kaltim, lanjut Pradarma juga berpendapat Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltim dapat diterapkan pasal 359 KUHP dan pasal 112 UU PPLH, sebab beberapa unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
“PT.Singlurus Pratama pada 2016 sudah pernah dilaporkan kepada pemerintah karena merampas lahan warga dan menambangnya tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan. Warga juga telah melaporkan kasus ini kepada pihak DPRD Kabupaten serta Dinas Lingkungan Hidup, namun hasilnya nihil. Pemerintah memilih acuh dan menganggap persoalan warga ini hanya bukan hal penting,” akunya.
Ia mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim dan Dinas ESDM Kaltim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pertambangan dan tindak pidana lingkungan hidup pada kasus tewasnya Hendrik Kristiawan. “Selama proses penyelidikan tersebut, aktivitas operasi PT Singlurus Pratama harus dihentikan,” tegasnya.
Berbahayanya lokasi ini disikapi oleh orang tua almarhum, Suhendar. Ia menyebut, HK selama ini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Tak jarang, ketika tidak sedang masuk kerja, HK sering membantunya menyelesaikan doran dan kasut. Kini, adiknya harus menggantikan almarhum membantu Suhendar bekerja. “Kami berharap lubang tambang itu ditutup, jangan lagi ada warga lain yang jadi korban,” katanya. (Zulfikar)
