JALAN TOL Samarinda–Bontang, pembangunan Jembatan Pulau Balang, dan proyek infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu, jadi prioritas pemerintah pusat untuk segera dirampungkan. Sebenarnya, Kaltim mengusulkan 13 proyek strategis nasional (PSN). Namun, hanya tiga proyek tersebut yang dianggap memenuhi kriteria.
Dijelaskan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Pemprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo, kriteria yang dimaksud harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) maupun daerah. Selanjutnya, dianggap strategis. Misal, kalau dibangun implikasinya bagaimana terhadap masyarakat. Kriteria ketiga adalah operasional. Kalau tidak siap, tidak bisa.
“Masalah desain ada tidak. Lingkungan selesai tidak itu kriteria operasional. Proyek ini juga harus selesai pada 2024,” sambungnya.
Proyek PSN ini pun banyak berkaitan dengan transportasi. Misalnya pada pembangunan tol Samarinda-Bontang yang akan memangkas jarak tempuh dari dan ke dua kota ini. Hal ini penting untuk distribusi ekonomi. Termasuk pembangunan Jembatan Pulau Balang yang akan memangkas jarak antara Balikpapan dan Penajam yang selama ini mesti memutar dengan jarak 100 kilometer. Dengan jembatan ini, jarak tempuh hanya jadi 30 kilometer.
“Nah, Pulau Balang, itu dua aksesnya. Dari PPU jembatan pendek, lalu jembatan panjang ke Balikpapan. Untuk jembatan pendek APBN Rp 450 miliar kalau enggak salah. Kalau jembatan panjang, Rp 1,2 atau 1,4 triliun itu. Nah, di sini, aksesnya 8 kilometer lewat rawa. Karena memang jalan nasional itu tidak ada PPU ke Balikpapan, Sepaku itu jalan provinsi . Jalan nasional dari Kalsel ke PPU, Balikpapan ke utara. Sekarang masih belum ada, itu yang kita minta lewat Pulau Balang,” papar Fadjar.
Terakhir, infrastruktur di perbatasan Kaltim di Mahakam Ulu akan ditingkatkan dalam skema PSN. Mengingat, infrastruktur transportasi di teras Indonesia ini masih memprihatinkan. Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Iman Hidayat mengatakan, target penyelesaian proyek-proyek tersebut pada 2024. Namun, itu bergantung kesiapan anggaran dan desain dari pusat.
Tentang Tol Bontang-Samarinda
Berdasarkan perencanaan semula, Tol Samarinda–Bontang memiliki panjang 94 km. Jalan Tol Samarinda–Bontang ini akan menjadi bagian dari rencana pembangunan jalan tol di Kaltim sepanjang 323 km, meliputi ruas jalan Balikpapan–Samarinda–Bontang, Sangatta–Maloy. Ruas jalan tol ini merupakan jaringan jalan tol di Kaltim yang akan terkoneksi dengan Bandara Samarinda Baru, Jembatan Mahkota II, Bontang Lestari atau pusat Pemerintahan Kota Bontang, dan kawasan cluster industri.
Ruas jalan tol Samarinda–Bontang yang akan diusulkan saat ini sudah siap dengan basic design. Kehadiran jalan tol ini akan mempersingkat jarak antara Samarinda menuju Bontang dan sebaliknya. Jalur yang ada saat ini sepanjang 122 km. Sementara dengan jalan tol jaraknya akan menjadi hanya 94 km dengan kondisi jalan yang lebih baik dan cenderung rata, sehingga waktu tempuh lebih singkat.
Jalan tol Samarinda–Bontang direncanakan terbagi dalam empat seksi, yakni Seksi I: Palaran–Bandara APT Pranoto sepanjang 23,5 km, Seksi 2: Bandara APT Pranoto–Sambera sepanjang 24 km, Seksi 3: Sambera–Marangkayu sepanjang 22,5 km dan Seksi 4: Marangkayu–Bontang sepanjang 24 km.
Terkait basic design jalan tol Samarinda–Bontang saat ini sudah ada. Dari sisi geotektonik, jalur tol ini berada pada daerah lembah dengan jenis tanah lanau dan lempung. Geologi ruas jalan tol ini cukup aman dari patahan dan longsor.
Topografinya cenderung datar dan berbukit, sehingga geometri jalan cukup bagus. Demikian juga dengan daya dukung tanahnya cukup baik dan drainase bisa dibuat dengan mudah,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, HM Taufik Fauzi beberapa waktu lalu.
Ditambahkan Taufik, jalan tol ini akan dibuat dua jalur dengan enam lajur. Masing-masing lajur dibuat dengan lebar 3,6 meter. Lebar badan jalan secara keseluruhan 33,1 meter dengan sistem perkerasan rigid pavement. Pada jalur tol ini juga akan dibuat enam persilangan tidak sebidang.
“Waktu pelaksanaan kita estimasi sekitar 42 bulan. Perkiraan biaya konstruksi yang kita hitung pada 2013 mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara biaya pengadaan lahan saat itu diproyeksi Rp 1,1 triliun,” ujar Taufik.
Kembali ke Fadjar Djojoadikusumo. Dia melanjutkan, selain proyek Tol Samarinda–Bontang, pembangunan Jembatan Pulau Balang, dan proyek infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu, sebanyak 10 proyek lain tetap diperjuangkan untuk dibiayai pusat. “Kami kan mengajukannya banyak. Tapi yang disuruh memprioritaskan urutannya 1, 2, dan 3 ya seperti tadi.
Tahun depan kalau ada seperti ini lagi, kami dapat prioritas proyek yang mana lagi. Bergantung Bappenasnya. Kalau misalnya dari pusat ada 4, ya kami sampaikan nomor 4 sampai nomor 7, kan gitu,” jelas Iman.
Sementara itu, 10 proyek yang terus diperjuangkan Gubernur Isran Noor dalam paparannya yaitu pengendalian banjir tiga kota. Yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Untuk pengendalian banjir ini, dana yang dibutuhkan Rp 934,3 miliar. Lalu yang kedua, pembangunan Kilang Minyak Bontang senilai Rp 197,59 triliun. Ketiga, Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Rp 16,5 triliun. Keempat, Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan sebesar Rp 164,05 miliar. Kelima, pengembangan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda juga membutuhkan Rp 550 miliar.
Keenam, ada lanjutan pembangunan Bendungan Marangkayu Kukar senilai Rp 56,5 miliar. Ketujuh, pembangunan Bendungan Lambakan membutuhkan Rp 7,1 triliun dan bendungan Regulator Telake Rp 1,76 triliun. Kedelapan, pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi PPU yang membutuhkan Rp 1,27 triliun.
Selanjutnya, Perpanjangan runway Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan Rp 500 miliar. Terakhir, Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Maloy dengan luas 557,34 hektare.
“Intinya kita sudah paparkan apa yang Kaltim inginkan. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih detail akan diadakan konsultasi yang bersifat teknis,” jelas Iman. (nyc/riz2/k16/KPG)
