KETUA Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara menyebut new normal tidak terlalu bermasalah pada aspek layanan publik, pemerintahan, dan ekonomi, di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Ada satu new normal yang menurut dia harus hati-hati. Yaitu, new normal di dunia pendidikan.
“Dunia layanan publik bidang pemerintahan, ekonomi, ibadah dan industri yang melibatkan orang dewasa, silahkan di new normal. Bidang pendidikan yang melibatkan anak didik, tunggu dulu! Saya lebih setuju anak tetap di rumah dengan pola daring yang diperbaiki. Harus ada pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang lebih efektif, minimal sampai Desember,” tutur Dudung dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com (grup bontangpost.id), Selasa (26/5).
Dia melanjutkan, hadirnya kurikulum darurat harus dipertimbangkan. Kemendikbud, para pakar pendidikan, organisasi profesi, praktisi pendidikan terpilih harus segera mengadakan rembuk nasional terbatas atau FDG istimewa. Ini, katanya, demi menyelamatkan anak didik di tengah Covid-19.
“Pemerintah jangan mengorbankan anak didik untuk masuk sekolah. Ingat pesan SRA (Sekolah Ramah anak). Tidak ada spekulasi kesehatan untuk anak didik. Penerapan prosedur kesehatan, shift belajar, mengurangi jam belajar dan segala ikhtiar di luar rumah tidak akan efektif. Anak akan berkerumun dan melintasi sejumlah ruang publik,” tegasnya.
Mengendalikan anak tidak ada yang lebih efektif selain di rumah. Saat ini anak didik harus dijauhkan dari paparan wabah virus corona. Rumah tetap menjadi area yang terbaik bagi anak didik. Menurutnya, anak tidak harus masuk sekolah saat wabah, melainkan sekolah yang harus masuk rumah.
Caranya? Kurikulum darurat harus dibuatkan. Anak dibuat belajar di rumah. Bila PJJ dianggap tidak efektif, menurut Dudung, wajar karena masih gagap dan transisi. Ke depan segera pemerintah menciptakan kurikulum darurat. “Sekolah masuk rumah. Jangan terbalik, anak masuk sekolah. Hari ini anak sudah aman di rumah,” tegasnya.
“Spekulasi tingkat tinggi bila anak digiring kembali ke sekolah. Kecuali satu sekolah hanya 20 anak didik. Satu sekolah ada yang ribuan anak didik,” cetusnya.
Dia menambahkan, pola pendidikan di Indonesia kita ada yang serupa sekolah terbuka. Ada pola pendidikan persamaan paket B, paket C. Bahkan ada pola home schooling dan pendidikan virtual. Nah, pola pendidikan seperti ini yang harus diduplikasi sesuai kondisi wabah.
“Sekali lagi jangan spekulasi tanggal 15 Juni 2020, anak masuk sekolah. Nilai seorang anak saat ini adalah nilai keselamatannya, bukan hak belajarnya,” ucapnya.
Lanjut Dudung, new normal kenakan pada orang dewasa terkait upaya menghidupkan layanan publik, ekonomi, peribadatan dan kepentingan strategis lainnya. Anak didik harus dijaga bersama di tempat paling aman bagi dirinya.
Kepentingan kesehatan anak adalah utama. Belajar adalah kepentingan lanjutan yang bisa direkayasa tanpa harus berspekulasi “mendampingkan” anak dengan Covid-19. “Tidak ada pola “mendamaikan anak dengan corona” apa pun namanya! Dalam bahasa iklan, Buat anak kok coba-coba,” tutupnya. (esy/jpnn)
