PENAJAM – Utak-atik soal siapa berpasangan dengan siapa pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 kian jelas. Ketua DPD Gerindra Kaltim Yusran Aspar dan anggota Majelis Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Hadi Mulyadi, seolah tak sungkan lagi mengumbar “kemesraan”.
Akankan ini pertanda koalisi Gerindra-PKS berlanjut? Bisa saja. Apalagi, euforia koalisi Gerindra-PKS masih terasa.
Saat ini, Yusran yang juga Bupati Penajam Paser Utara (PPU) punya modal enam suara di DPRD Kaltim. Sementara, Hadi yang berstatus anggota DPR RI dijagokan PKS yang meraih empat kursi. Tinggal satu kursi lagi, tidak menutup kemungkinan pasangan Yusran-Hadi bakal naik panggung.
Keduanya tak canggung berpose layaknya pasangan calon. Yusran di posisi kiri layaknya calon gubernur (cagub), sementara Hadi di posisi sebelah kanan. Hanya saja, Yusran yang jauh-jauh hari menyatakan keinginannya untuk maju dalam Pilgub Kaltim, masih enggan buka-bukaan.
Perihal menggandeng Hadi untuk bertarung di kenduri demokrasi terbesar Benua Etam, yang digelar pertengahan tahun depan.
“Itu namanya komunikasi politik. Termasuk dengan PPP dan PKB. Termasuk dengan Golkar juga. Kan enggak tahu di pengujung (pendaftaran calon) nanti bagaimana,” Yusran, ditemui di kantor Pemkab PPU, Selasa (7/3).
Secara normatif, Yusran masih menjawab dengan diplomatis. Dia mengaku ogah mendahului keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
“Itu tergantung DPP. Ya, bagaimana kebijakan DPP, kami juga mau enggak mau harus ikut. Apalagi di Gerindra ini komando,” sambung Yusran lantas terkekeh.
Pria kelahiran 28 Januari 1952 itu mengakui, untuk maju sebagai bakal calon gubernur (bacagub), “perahu” yang akan digunakan masih kurang. Di mana untuk maju dalam pilgub nanti, sedikitnya membutuhkan keterwakilan 11 kursi di DPRD.
“Kurang satu lagi. Nanti bisa dari Nasdem atau PPP kan,” pungkas dia.
Di tempat sama, Hadi juga masih enggan mengakui secara terbuka, soal pinangan Gerindra untuk maju dalam pilgub mendatang.
“Masih panjang perjalanan. Kami harus berkoalisi dengan siapa saja. Saya secara pribadi, ikut saja keputusan partai, apakah saya harus maju, KT-1 atau KT-2, atau mendukung yang lain, belum ada keputusan,” terangnya.
Pria yang kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi VII DPR yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, riset dan teknologi ini mengaku, tidak menutup kemungkinan koalisi merah-putih, Gerindra-PKS bakal terjadi pula pada Pilgub Kaltim.
Dia mencontohkan pada Pilgub DKI tahun ini, di mana PKS dan Gerindra berkoalisi mengusung calon sendiri. Yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
“Kami membuka peluang dengan siapa saja, kami tidak menutup, tapi tidak memutuskan. Semua sangat mungkin, karena di DKI juga PKS sama Gerindra. Sudah ada komunikasi (dengan Gerindra) tapi belum ada keputusan (dari DPP),” tandas mantan wakil ketua DPRD Kaltim itu. (*/rik/riz/kpg/gun)
