bontangpost.id – Perbaikan yang sedang berlangsung diharapkan tidak menutup mata aparat dalam mengawal masalah kerusakan jalan nasional di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Babak belurnya akses darat yang menghubungkan Samarinda dengan Bontang, dan Kutai Timur itu diduga karena aktivitas tambang batu bara di kawasan itu.
Selain dampak pengupasan lahan yang membuat drainase tidak bekerja maksimal, jalan umum dipakai oknum perusahaan untuk mengangkut batu bara.
“Jadi, kerusakan ini terjadi karena penggunaan jalan yang tak sesuai peruntukannya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kaltim AFF Sembiring kepada Kaltim Post.
Kadishub dengan tegas menyatakan kerusakan jalan tersebut memang diakibatkan beban kendaraan yang melintas tak sesuai kapasitas jalan. Padahal, jalan tersebut hanya kategori kelas III. Namun, banyak kendaraan berat yang lalu-lalang di jalan tersebut.
Salah satunya, aktivitas kendaraan batu bara. Dari informasi yang diterimanya, kendaraan tambang batu bara yang lewat di jalan umum itu adalah perusahaan tambang ilegal. Karena itu dia berharap aparat menindak oknum perusahaan ilegal itu.
Menurutnya, aparat yang berwenang menindak. Adapun pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai instansi terkait untuk membahas kerusakan jalan. “Yang jelas jalan tersebut akan segera diperbaiki oleh balai jalan. Karena itu jalan nasional,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim C Benny mengatakan, sejauh yang dia ketahui, perusahaan tambang batu bara yang terdaftar sudah memiliki jalan untuk ke jetty-nya masing-masing.
“Akan saya koordinasikan dengan perhubungan. Karena pemakaian jalan umum bukan kewenangan ESDM, dan sejauh yang saya ketahui semua IUP (izin usaha pertambangan) punya jalan sendiri untuk meng-hauling batu baranya ke jetty,” kata Benny.
Kepada Kaltim Post belum lama ini, Kasatker BBPJN II Kaltimtara Andre Sahat Tua Sirait mengatakan, banyak masalah di ruas jalan nasional Samarinda-Bontang. Terutama akibat pengupasan lahan yang membuat volume limpasan air ke badan jalan begitu besar.
Sedikitnya, terdapat 13 perusahaan yang beroperasi di Tanah Datar. Dia melanjutkan, posisi jalan yang lebih rendah dari lingkungan sekitar membuat badan jalan sering terendam banjir. Belum lagi beban jalan nasional bertambah akibat angkutan batu bara.
Sebelumnya, Sekprov Kaltim M Sa’bani mengungkapkan, kerusakan jalan poros di Tanah Datar diduga kuat karena lalu lintas kendaraan pengangkut batu bara (hauling). Tonase kendaraan yang tidak sesuai kualifikasi jalan mempercepat kerusakan badan jalan utama lintas daerah ini.
“Nanti setelah perbaikan, tidak boleh dan tidak ada lagi kendaraan tambang melintas di situ, juga jalan-jalan umum lainnya,” jelasnya.
Sa’bani berharap ada ketegasan dari aparat terhadap kendaraan tambang yang menggunakan jalan umum untuk hauling. “Itu kan jalan umum, jaringan jalan nasional, bukan jalan hauling. Kita minta perusahaan-perusahaan tambang ini paham lah. Kalau rusak parah begini kan, masyarakat yang susah,” ungkapnya. (nyc/riz/k16)
