BREAKER: “Tata kelola anggaran secara tertutup pula, pintu masuk korupsi dan politik transaksional akan terbuka. Ini kan bukan sedang membahas keuangan pribadi. Tapi membahas uang rakyat”. Herdiansyah Hamzah (Pengamat Hukum dan Politik Unmul Samarinda)
SAMARINDA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dinilai selalu dilakukan secara tertutup. Akses masyarakat dan media massa untuk mendapat informasi sangat terbatas. Pola lama itu terpelihara karena diduga sengaja disemai Sekretariat Dewan (Setwan). Hal itu juga tercermin saat pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2018, Selasa (7/8) kemarin.
Bersama awak media lainnya, Metro Samarinda menghadiri rapat pembahasan APBD Perubahan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim sekira pukul 10.30 Wita. Di depan pintu ruangan rapat di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim tersebut dijaga oleh dua orang.
Para awak media menanyakan perihal boleh atau tidaknya media massa ikut serta memantau pelaksanaan rapat anggaran tersebut. Kedua orang yang diketahui mahasiswa yang sedang bertugas di gedung Karang Paci itu justru tidak mengetahuinya.
Tidak berselang lama, keduanya menanyakan pada staf Bagian Persidangan Setwan. Seorang perempuan paruh baya yang mengenakan jilbab berujar, media tidak boleh memantau. Hal itu atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), Muhammad Ramadhan.
“Rapatnya tertutup ya, Mas. Silakan tunggu di luar saja. Nanti kalau sudah selesai, tanya saja sama anggota,” imbuhnya.
Dikonfirmasi, Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun menyebut rapat tersebut terbuka untuk umum. Dasarnya saat pembukaan rapat, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu sempat menyebutkan media massa.
“Namanya rapat di DPRD ini, semuanya terbuka. Tidak ada yang tertutup. Kalau tertutup ya, rekan-rekan media kan tidak hadir. Kalau ada yang menyebut tertutup, itu keliru. Maaf ya. Jadi tolong jangan dipermasalahkan,” harap Syahrun.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan justru berseberangan dengan pernyataan Syahrun. Menurutnya, rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup. Karena waktu pembukaan, tidak ada kesepakatan bahwa rapat dilaksanakan secara terbuka.
Dia membenarkan, rapat pembahasan anggaran dapat dilaksanakan secara terbuka. Dengan catatan, harus disepakati di awal rapat. Hal itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
“Berdasarkan pasal 90 ayat (2), hanya rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum yang wajib dilaksanakan secara terbuka. Selain dua rapat itu, bisa terbuka atau tertutup. Tergantung kesepakatan saja,” sebut Ramadhan.
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menyayangkan ketertutupan dewan dalam pembahasan anggaran. Terlebih rapat anggaran dapat dilaksanakan secara terbuka.
“Tidak ada alasan yang kuat untuk diadakan rapat tertutup. Pembahasan anggaran ini kan menyangkut pengaturan lalu lintas uang rakyat. Jadi proses dari hulu ke hilir, mesti terbuka dan transparan,” katanya.
Padahal dengan keterbukaan, masyarakat Kaltim dapat mengontrol APBD. Dengan begitu, kecurigaan publik terhadap penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
“Tata kelola anggaran secara tertutup pula, pintu masuk korupsi dan politik transaksional akan terbuka. Ini kan bukan sedang membahas keuangan pribadi. Tapi membahas uang rakyat,” ujarnya.
Pembahasan anggaran secara tertutup, lanjut Herdiansyah, telah melanggar asas umum tata kelola pemerintah yang baik. Terutama prinsip keterbukaan dan transparansi. Cara tersebut juga melanggar pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.
“Itu memperlihatkan bagaimana sesungguhnya watak sejati dari anggota DPRD kita. Mereka memang suka memelihara hal-hal yang terbukti buruk,” tegasnya. (*/um)
