BONTANG – Tahun 2019, Pemkot Bontang memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 1,1 triliun. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat membacakan nota pengatar rencana APBD dalam sidang paripurna, Jumat (7/9) lalu.
Dikatakannya, penyusunan rencana APBD ini berdasarkan asumsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dan inflasi. Untuk laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh positif antara 1 hingga 3 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas diproyeksikan berkisar 3-4 persen. Adapun laju inflasi diperkirakan sebesar 4-5 persen.
“Namun sejalan dengan kondisi terakhir perekonomian nasional terjadi perubahan asumsi yang cukup signifikan. Serta dapat mempengaruhi target pendapatan yang telah ditetapkan,” kata Neni.
Berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) dan priorotas plafon anggaran sementara (PPAS), target penerimaan pendapatan daerah mencapai Rp 1,1 triliun. Target pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 164 miliar, yang bersumber dari hasil pajak daerah Rp 91 miliar, hasil retribusi daerah 4,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5,83 miliar, serta lain-lain PAD yang sah senilai 63,73 miliar.
Total sektor dana perimbangan mencapai Rp 811,45 miliar. Nilai tersebut bersumber dari dana bagi hasil (DBH) sejumlah Rp 486,35 miliar yang terurai menjadi tiga. Rinciannya, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam (SDA) Rp 596,45 miliar dan dana alokasi umum (DAU) Rp 215 miliar. Sementara dana alokasi khusus (DAK) masih menunggu penetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah berkisar nominal Rp 150 miliar. Terbagi dalam dana bagi pajak dari provinsi Rp 124 miliar, dana penyesuaian Rp 25 miliar, serta lain-lain yang sah Rp 1,5 miliar.
“Yang menyebabkan terjadinya penurunan perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 ini adalah penerimaan dari dana perimbangan. Masih tingginya peran dana perimbangan dalam APBD sangat rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional,” ungkapnya.
Pemkot Bontang pun menargetkan belanja langsung sebesar Rp 813 miliar. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp 39 miliar, belanja barang dan jasa Rp 451,8 miliar, dan belanja modal Rp 322 miliar. Sementara target belanja tidak langsung APBD diproyeksikan mencapai Rp 413 miliar.
Selanjutnya, rencana APBD ini sendiri akan dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. (ak)
