BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan skema cadangan untuk penanganan akses di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Bontang Kuala, apabila usulan pembiayaan melalui APBN 2027 tidak terealisasi.
Sebelumnya, ruas jalan tersebut telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk dibangun jalan layang sebagai solusi banjir rob yang rutin merendam akses utama warga. Usulan itu disampaikan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, mengatakan prioritas yang diajukan adalah pembangunan jalan layang di ruas jalan nasional tersebut.
Namun, jika anggaran dari pemerintah pusat tidak tersedia, pemkot akan menempuh langkah alternatif melalui peninggian trotoar yang dibiayai lewat APBD Perubahan 2026.
“Kalau tidak diposkan anggaran pembangunan jalan itu, berarti kita ambil skema pembangunan trotoar di anggaran perubahan 2026. Mau tidak mau itu jadi akses masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, trotoar yang ditinggikan akan difungsikan sebagai jalur sementara bagi warga saat banjir rob menggenangi badan jalan.
Pemkot tetap berupaya mengawal agar proyek jalan layang tersebut masuk dalam prioritas nasional tahun 2027. Agus Haris menyebut pihaknya akan kembali melakukan kunjungan ke pemerintah pusat pada pertengahan tahun, sekitar Juli hingga September 2026, untuk memastikan kepastian anggaran.
“Kita pastikan dulu masuk atau tidak. Kalau tidak ada, masih ada waktu di penetapan perubahan anggaran kota sampai November, itu bisa kita masukkan,” terangnya.
Ia menegaskan, penanganan Jalan Piere Tendean harus menjadi perhatian serius karena statusnya sebagai jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembangunannya sangat diharapkan masyarakat karena banjir rob telah berdampak pada aktivitas warga.
“Pertama yang harus kita selamatkan adalah anak-anak yang ada di sana. Kasihan, mereka harus menerjang banjir rob setiap pagi saat berangkat sekolah,” pungkasnya.
Sebelumnya, warga Kelurahan Bontang Kuala kembali mendesak pemerintah menghadirkan solusi atas akses keluar-masuk kampung yang kerap lumpuh saat banjir rob.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2026 di Kecamatan Bontang Utara, yang digelar di Pendopo Wali Kota, Rabu (11/02/2026).
Tokoh masyarakat sekaligus mantan lurah Bontang Kuala, Sanusi, menyebut persoalan ini telah berulang kali diusulkan. Namun, realisasinya kerap terkendala status Jalan Piere Tendean sebagai jalan nasional.
Menurutnya, jika peninggian badan jalan tidak memungkinkan karena kewenangan pemerintah pusat, warga meminta alternatif berupa peninggian trotoar agar tetap dapat difungsikan saat air pasang menggenangi jalan.
“Kalau tidak bisa karena berbenturan dengan jalan nasional, trotoarnya saja ditinggikan supaya warga tetap bisa lewat,” ujarnya. (*)
