SAMARINDA – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Kaltim menemukan ada delapan pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan negara. Salah satunya yakni adanya temuan mengenai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tanpa dokumen kepemilikan dan dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Sarlena Layuk dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di ruang Rapat Utama DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Senin (13/8) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang pun berkelit, bahwa persoalan aset memang merupakan permasalahan di setiap daerah. Terkadang ada permasalahan terkait tanah, baik mengenai luasnya, surat menyurat maupun dalam hal balik nama.
“Dimana-mana kemungkinan seperti itu pasti ada, namun, biasanya ada tindak lanjutnya. Kemungkinannya seperti apa dan nanti BPK akan melihat lagi apakah bisa diterima atau tidak,” tutur dia, usai rapat paripurna, Senin (13/8) kemarin.
Begitupun disinggung mengenai aset-aset pemkot apa saja yang disinyalir tanpa nama dan dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan, Jaang tidak bisa berkomentar banyak, dengan alasan tidak hafal secara keseluruhan.
“Karena asetnya ada banyak jadi saya tidak mau menerka-nerka. Nanti kami cek, ini kan persoalan teknis. Jadi BPKAD (Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah) yang lebih tau,” ujarnya.
Namun, ia menyebut, pihaknya pastinya akan menindak lanjuti hasil temuan ini. “Karena untuk memberikan klarifikasi tindak lanjut dari BPK itu 60 hari. Nanti akan kami rapatkan. Akan kami cek kembali dari sekian temuan BPK ini berapa yang sudah ditindaklanjuti Pemkot Samarinda. Termasuk apa yang menjadi arahan dan rekomendasi DPRD, pasti akan kami tindak lanjuti,” kata dia
Diketahui, BPK menemukan delapan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yakni pengelolaan pajak hiburan, reklame, dan restoran yang belum dilaksanakan secara maksimal.
Selain itu, pengelolaan retribusi tempat olah raga dan kekayaan daerah, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset sekira Rp 14 miliar, kebijakan akuntansi piutang pajak, penatausahaan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Temuan lainnya yakni Penatausahaan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda, belanja pemeliharaan belum di kapitalisasi ke aset tetap sekira Rp 1 miliar, sistem pengakuan dan pencatatan serta pelaporan utang jangka pendek kepada pihak ke tiga.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi memandang, Pemkot Samarinda memang belum maksimal dalam membukukan dan mengamankan aset-aset yang telah dibeli. Padahal, ketika penganggaran pembelian aset itu, juga dibarengi dengan anggaran perawatan.
“Saya melihat hal seperti ini selalu terjadi di setiap kepemimpinan kepala daerah. Harusnya segera diselesaikan. Agar di kepemimpinan selanjutnya tidak muncul lagi,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebut, salah satu contoh aset yang digunakan kurang maksimal yakni watermaster (penyedot lumpur).
“Dulu harapannya dengan adanya alat itu, bisa mengeruk polder dan sungai-sungai. Namun nyatanya tidak difungsikan secara maksimal. Selain itu penyedot debu. Masyarakat pun banyak yang mempertanyakan kemana larinya penyedot tersebut, malah manusianya yang nyedotin debu setiap hari,” pungkasnya. (*/dev)
