bontangpost.id – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bontang menerima kunjungan dari empat pejabat Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Rombongan Komisi IV Kukar disambut langsung oleh Plt Diskominfo Bontang Dasuki di Comand Centre pada Kamis, (14/7/2022).
Pria yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Bontang ini menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Kukar. Ia mengaku siap memberikan informasi kepada rombongan mengenai digitalisasi pelayanan pemerintah.
“Selamat datang di Kota Bontang. Kami siap memberikan informasi dan sharing terkait masalah keterlibatan CSR perusahaan terhadap digitalisasi pemerintah,” ungkapnya.
Pada pertemuan tersebut Dasuki memaparkan berbagai program percepatan digital yang mendukung visi misi Pemerintah Kota Bontang. Di antaranya, Call Centre 112, wifi gratis, dan sebagainya.
“Meski dengan keterbatasan anggaran kami berusaha memaksimalkan digitalisasi di semua bidang tentunya dengan melibatkan Forum CSR,” ujar Dasuki.
Sementara itu, Ketua rombongan perwakilan Komisi IV Kukar Abdul Wahab Arif menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Bontang yang telah menerima rombongannya dengan baik. Dia bilang dengan kunjungannya ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perbandingan di Kukar.
“Daerah kami ini sangat luas. Sekira 26 ribu kilometer. Tapi tidak semua daerah tersentuh digitalisasi. Makanya kami ke sini untuk belajar dan menemukan solusi,” ujarnya.
Ia mengatakan kunjungan tersebut ditujukan untuk membahas peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, pengembangan digitalisasi di Kota Bontang lebih maju ketimbang Kabupaten Kukar. Sehingga dengan adanya kunjungan ini ia berharap polemik di daerahnya segera teratasi.
“Di daerah kami juga banyak perusahaan. Hanya saja kedekatan hubungan belum terjalin maksimal. Oleh sebab itu kunjungan ini bagian dari tujuan kami untuk mencari solusi,” ucapnya.
Diakui Abdul, selama ini digitalisasi jaringan di Kukar belum merata di 20 kecamatan. Misalnya saja Daerah Anggana. Sebagian besar masyarakatnya membutuhkan kestabilan signal. Sebab disitu terdapat banyak pelajar.
“Kami akui meski daerah kami dikucur APBD sebanyak Rp 5,2 triliun tapi tingkat SDM kami belum siap terlebih sarana prasarananya belum begitu memadai,” tutupnya. (Adv/Kominfo)
