Besok, Guru Swasta Gelar Aksi Damai, Tuntut Kejelasan Bosda

SAMARINDA – Para kepala sekolah dan guru sekolah-sekolah swasta di Kaltim bakal menggelar aksi damai di kantor Gubernur Kaltim, Kamis (16/3) besok. Aksi yang dikoordinir Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim ini menindaklanjuti rapat mediasi dengan Pemprov Kaltim yang gagal di DPRD Kaltim Selasa (14/3) kemarin.

Ketua MKKS Kaltim, Sabran Sudirman mengatakan, kedatangan rombongan kepala sekolah dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim kemarin dalam rangka mempertanyakan kejelasan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) setelah pengelolaan SMA/sederajat beralih ke Pemprov Kaltim.

Pasalnya, setelah Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur peralihan itu diterapkan di tahun ini, BOS dari provinsi hanya diberikan ke sekolah-sekolah negeri. Sementara sekolah swasta sama sekali belum menerimanya. Sayangnya dalam rapat kemarin, pejabat-pejabat berwenang dari pemprov tidak hadir.

“Kami dan teman-teman datang dari tempat yang jauh untuk mempertanyakan kejelasan penyaluran Bosda. Tapi pejabat-pejabat penting yang memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan tidak hadir. Kami merasa tidak dihargai,” beber Sabran.

Karenanya, MKKS memutuskan bakal menggelar aksi damai di kegubernuran besok. Aksi damai ini bakal diikuti perwakilan dari sekolah-sekolah swasta yang ada di Kaltim. Aksi ini disepakati digelar sekira pukul 09.00 Wita, dengan peserta aksi berkumpul di Gor Segiri terlebih dahulu. Barulah perlahan bergerak menuju kantor gubernur.

“Harapan kami bisa bertemu Bapak Gubernur untuk menyampaikan perasaan kami. Kami akan terus mempertanyakan hingga mendapatkan kepastian dari pemerintah,” tambahnya.

Untuk itu, MKKS mengajak semua elemen sekolah swasta, mulai dari kepala sekolah dan guru-guru serta para siswa untuk ikut serta dalam aksi ini. Yaitu menuntut keadilan bagi sekolah-sekolah swasta di Kaltim. Karena sekalipun berstatus sekolah swasta, tetap mempunyai peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami tidak mau ada pengelompokan-pengelompokan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena itu kami menuntut keadilan dari pemerintah bagi sekolah swasta,” sebut Sabran.

Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufiqurrahman yang memimpin rapat menjelaskan, sebenarnya telah datang perwakilan dari masing-masing pihak. Yaitu dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim dan juga dari pemprov. Namun, yang datang bukan pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, sehingga membuat rombongan melakukan aksi walk out.

“Mereka menuntut tiga hal. Pertama intensif guru yang tadinya dapat Rp 300 ribu dari provinsi, sekarang tidak dapat. Kemudian Bosda khusus untuk sekolah-sekolah swasta itu hilang semua. Karena hari ini (kemarin, Red.) tidak ada jawaban terhadap tuntutan itu, maka besok tanggal 16 mereka mau menyampaikan langsung ke kantor gubernur,” urai Zain.

Dalam aksi damai besok, MKKS meminta kepada DPRD Kaltim agar ketua DPRD Kaltim dan ketua Komisi IV DPRD Kaltim turun. Dalam hal ini, pihaknya menyanggupi permintaan tersebut. Sementara soal anggaran yang dipertanyakan para kepala sekolah tersebut, tentu akan dibahas bersama dengan Pemprov Kaltim.

“Sekarang tinggal bagaimana dari pemprov, hitung-hitungannya mampu tidak mengalokasikan itu.  Kalau dari kami tentu berharap ada anggaran untuk itu. Daripada nantinya terjadi kekacauan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Zain menjelaskan, sekolah-sekolah swasta ada yang sudah mandiri, namun ada pula yang masih memerlukan subsidi. Sekolah yang masih memerlukan subsidi inilah yang menurutnya perlu dibantu. Pasalnya, tanpa bantuan subsidi pemerintah, dikhawatirkan sekolah-sekolah swasta tersebut bakal bangkrut.

“Kalau itu yang terjadi, maka akibatnya bisa meningkatkan angka putus sekolah. Sementara pemerintah sendiri kan tidak bisa menampung mereka semua (para siswa) di sekolah negeri,” beber politisi PAN ini.

Karenanya dia meminta pemprov untuk tetap menjalankan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tentang penyaluran Bosda. Sembari mencari tambahan dananya. Sehingga bisa menanggapi permintaan dari sekolah-sekolah swasta. Adapun jumlah kepala sekolah yang datang ke DPRD Kaltim kemarin mencapai puluhan orang dari berbagai daerah di Kaltim. Sehingga memenuhi ruang rapat di lantai enam. (luk)