SAMARINDA – Upaya pemkot membebaskan lahan yang terkena proyek penguatan Waduk Benanga, Kecamatan Samarinda Utara terbentur regulasi. Berencana memberi ganti rugi kepada para pemilik lahan, cara itu tidak dibenarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016.
Meski begitu, hingga kini, warga kukuh meminta kompensasi kepada pemkot. Bermodal surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut mereka sudah cukup menjadi bukti kepemilikan lahan. Hanya hal tersebut dinilai tidak cukup oleh praktisi hukum Rusni Thamrin.
Ditemui dalam kegiatan seminar nasional di Hotel Grand Victoria, Sabtu (25/2), dia mengatakan, SPPT bukan bukti kepemilikan. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. “SPPT tidak bisa dijadikan dasar hukum kepemilikan tanah. Bukti hak milik itu berupa sertifikat,” ujar pria yang rektor di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long Samarinda itu.
Bahkan, dengan status lahan SPPT, pemerintah masih punya kuasa atas lahan tersebut. “Masih ada unsur sosialnya. Bila pemerintah menginginkan, itu (lahan) bisa saja dialihkan menjadi kepentingan umum,” tutur dia.
Menurutnya, masyarakat memang harus lebih memahami soal regulasi agrarian. Sebab, hingga kini, kekeliruan pemahaman tentang aturan tersebut masih sering ditemui. “Bukan kesalahan masyarakat, tapi perlu ada sosialisasi dari pemerintah. Apalagi dengan adanya larangan hibah,” beber Rusni.
Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin Makassar Prof Farida Patittingi menambahkan, regulasi pertanahan memang tergolong kompleks. “Karena terkadang peraturan perundangan-undangan sendiri yang menimbulkan permasalahan,” ungkap dia.
Tidak hanya itu, peraturan itu juga kerap berbenturan dengan sejarah. Dia mencontohkan regulasi kawasan hijau seperti bantaran sungai yang harus steril dari bangunan. Terbukti kini masih sangat banyak bangunan di bantaran sungai karena sudah berdiri sejak lama.
Hanya dia menegaskan, hak masyarakat pemilik bangunan tak resmi itu harus tetap dihormati. “Tidak boleh diambil alih begitu saja dengan dalil tanah negara. Apalagi ada SPPT bukti membayar pajak. Berarti kan ada iktikad baik masyarakat dengan memberdayakan tanah,” terang Farida.
Sebelumnya, akademisi dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan kerap menemui perkara SPPT sebagai dasar hak dalam ganti rugi. “SPPT itu memang dalam konteks penguasaan tanah saja, belum memenuhi syarat kepemilikan sebelum diterbitkan sertifikat hak milik,” ujarnya.
Bila ditinjau dari aspek keadilan, dosen Fakultas Hukum Unmul itu mengatakan, SPPT bisa jadi dasar pemberian ganti rugi. “Karena hukum itu tidak boleh dimaknai kaku. Toh, kalau SPPT tidak diakui, berarti banyak dong proses ganti rugi pembebasan lahan yang tidak sah karena rata-rata hanya memiliki SPPT,” jelasnya.
Selain itu, Castro,sapaannya menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dalam pasal 2 disebutkan, asas kepastian itu ditempatkan di bawah asas kemanusiaan dan keadilan. “Artinya, dalam proses pengadaan tanah itu seharusnya jauh lebih mempertimbangkan derajat kemanusiaan dan keadilan. Termasuk dalam pengakuan SPPT itu sebagai alas hak dalam proses ganti rugi,” tutupnya. (*/dq/ndy)
