SANGATTA – Keberadaan Boarding School yang dijalankan SMA 2 Sangatta Utara ternyata tidak sepenuhnya dipandang positif. Bahkan justru sebaliknya, karena terkesan lebih memanjakan siswa.
Karena hampir semua ditanggung pemerintah, mulai dari pakaian dicucikan hingga disetrika, makan disiapkan serta kebutuhan lainnya. Sedangkan kualitasnya, belum ada jaminan jika lebih baik dari sekolah umum yang tidak menerapkan sistem Boarding School.
“Saya secara pribadi tidak mendukung pola sekolah boarding school. Karena itu membuat siswanya sangat manja. Padahal, seharusnya anak-anak itu didik mandiri,” kata Anggota komisi D DPRD Kutim, Herlang Mappatiti.
Menurut dia, fakta membutikan kalau banyak siswa yang awalnya kesulitan, justru berhasil di sekolah umum. Karena itu, lebih baik pembelajaran itu dilaksanakan secara merata dan berimbang. Karena penerapan boarding school hanya untuk sekolah tertentu jelas tidak adil, bagi siswa lainnya.
“Dari proposalnya meminta dana Rp 8 mliar lebih. Saya pikir itu akan sulit dipenuhi, karena terlalu besar,” sebutnya.
Herlang pun mengakui meskipun tidak ada perlakukan khusus, namun pola pendidikan SMA 1 Sangatta Utara, sudah terbukti kualitasnya dan sudah jelas terukur. Karena itu dirinya tidak sepakat dengan pola pendidikan seperti boarding school.
Sebelumnya, Bupati Kutim mengakui kaget dengan anggaran SMA 2, yang menelan anggaran Rp20 juta per hari. Karena besarnya anggaran itu, maka Utang SMU yang berada di Jalan Soekarno-Hatta itu membengkak. Sementara kepastian pembiayaan dari provinsi pun belum jelas. Akibatnya, aktivitas siswa yang berada di sekolah unggulan tersebut terganggu.
“Saya pernah ke sana, saya tanya, katanya, jalan saja. Nah enggak taunya malah utang. Saya kaget juga begitu ada laporan kalau kegiatan belajar terganggu itu, apalagi mengatakan biaya operasional mencapai Rp20 juta per hari,” kata Ismunandar, minggu lalu.
Karena itu, Ismunandar mengakui, Pemkab Kutim akan melakukan evaluasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Provinsi Kaltim. Sebab, istilah SMA Boarding School itu tidak ada di provinsi. Sedangkan secara kewenangan, kini SMA dan SMK berada di bawah tanggungjawab provinsi.
“Infomasi yang kami terima, dalam sehari SMA Boarding itu butuh anggaran operasional Rp 20 juta. Itu, sudah untuk biaya makan, loundry serta semua kebutuhan siswa yang tinggal difasilitas itu,” katanya.
Diakui, siswa yang mengenyam pendidikan di sekokah tersebut merupakan putra putri terbaik Kutim. Namun, untuk dapat menyalurkan bantuan, pihaknya harus melihat dasar aturannya terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai kebijakan yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru.(aj)
