SANGATTA – Bupati Kutim, Ismunandar “mengancam” Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan memberikan laporan absensi pegawai dalam setiap bulannya.
Ancamannya tak main-main. Bisa didepak dari kursi pimpinan OPD. Pasalnya, absensi tersebut merupakan salah satu penilaian keaktifan pegawai. Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).
Sebelumnya dikabarkan, banyak pimpinan OPD yang tak melaporkan absensi bulanan pegawai kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (DKPP) Kutim.
Sehingga, DKPP tak mengetahui mana pegawai yang aktif kerja dan tidak. Sebab, yang mengetahui hal itu ialah pimpinan OPD masing-masing. Berdasarkan itulah, semua OPD diminta untuk melaporkan dalam setiap bulannya.
“SKPD mana saja yang tidak lakukan penilaian. Bisa laporan, bisa penggantian,” kata Bupati Ismunandar.
Apalagi, Pemkab Kutim saat ini tengah gencar melakukan bersih-bersih pegawai yang malas kerja. Mereka semua akan dirumahkan. Hal inipun mendapatkan dukungan dari forum TK2D. Mereka semua mendukung Pemkab Kutim, agar mengeluarkan pegawai yang tak memberikan kontribusi besar buat Kutim.
“Mereka yang tidak aktif kerja, tersangkut pidana, akan dirasionalisasi,” katanya.
Kepala DKPP, Zainuddin Aspan mengakui jika banyak OPD tak menyetor absensi pegawai setiap bulannya. Padahal, pihaknya sudah memberikan imbauan secara lisan dan tulisan.
Zai tak mengetahui pasti alasan tersebut. Pastinya, DKPP sangat membutuhkan absen tersebut. Sebab, DKPP diberi amanah untuk memberikan penilaian kepada semua pegawai.
“Seperti apa kami memberikan penilaian sementara absensi yang kami minta tak diberikan,” katanya.
Tak ada cara untuk menilai tingkat keaktifan pegawai selain menggunakan absensi. Karenanya, mantan Kepala BPBD ini tak henti-hentinya mengingatkan kepada OPD agar menyerahkan absensi pegawai dalam setiap bulannya.
“Karena yang dapat menilai ialah pimpinan OPD masing-masing. Saya hanya mengacu pada absen. Makanya, kami butuh absen tersebut,” katanya. (dy)
