SANGATTA – Bupati Kutim Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang kewalahan menerima SMS keluhan. Bukan dari masyarakat umum, akan tetapi dari pegawai baik PNS maupun TK2D. Isinya mempertanyakan gaji mereka yang tak kunjung cair hingga saat ini.
Kalimat keluhan yang diterima Ismunandar dan Kasmidi yaitu tentang kesulitan PNS dan TK2D membeli kebutuhan pokok. Serta tentang uang sekolah anak maupun kebutuhan membayar kontrak rumah yang belum terbayar karena gaji tak kunjung cair.
Menanggapi hal itu, Bupati Ismunandar mengaku telah menginstruksikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, untuk menyegerakan pembayaran gaji tersebut. Terutama gaji para guru dan bidan serta staf pegawai di kecamatan.
Diketahui, gaji TK2D belum terbayar oleh pemkab sejak Desember 2017. Kini, gaji PNS juga ikut tertunda.
“Saya sudah instruksikan pembayaran yang harus didulukan, yaitu gaji guru dan tenaga medis, terutama yang bekerja di pedalaman,” ujar Bupati Kutim, Ismunandar.
Ismu menyatakan urusan gaji memang tak tebang pilih keterlambatannya. Semua terkena imbas lantaran dampak defisit yang dirasakan Pemkab Kutim.
“Jangankan TK2D dan PNS, saya sebagai bupati juga belum gajian,” celetuknya.
Katanya, keterlambatan pembayaran gaji serta pembayaran lainnya, tidak hanya karena transfer pusat ke daerah belum masuk ke kas Pemkab Kutim. Akan tetapi karena penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) 2018 dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum rampung.
Sementara pembayaran, baik utang maupun alokasi kegiatan baru, harus masuk dalam DPA 2018.
“Jadi bersabar saja. Akan tetapi tetap kami perjuangan pembayarannya,” katanya.
Kepala BPKAD Kutim Suriansyah yang didampingi sekretarisnya Hamdan mengungkapkan dari beberapa OPD, baru empat kecamatan dan satu instansi yang sudah memasukkan DPA.
Yakni, Kecamatan Karangan, Sangkulirang, Bengalon, Kaliorang, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
“Untuk gaji dan tunjangan guru sudah masuk ke rekening Disdik (Dinas Pendidikan) Kutim. Sedangkan honor TK2D melekat di OPD. Termasuk gaji bidan juga sudah, untuk Operasional ADD (Alokasi Dana Desa) pada 76 desa, sedang proses SP2D,” kata Suriansyah.
Menyikapi hal tersebut, Ismunandar maupun Kasmidi yang meminta agar DPA harus rampung pekan ini.
“Saya minta, DPA rampung secepatnya. Supaya pembayaran lancar. Para pegawai berteriak seolah-olah bupati dan wakil bupati yang salah. Padahal, penyusunan DPA yang lambat,” tambah Kasmidi. (dy)
