BONTANG – DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) sehubungan pencegahan potensi bencana yang terjadi di Kelurahan Loktuan, Selasa (2/10) lalu. Pada rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Faisal. RDP ini melibatkan seluruh gabungan komisi yang ada.
Dikatakan Faisal, rapat ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini sehubungan potensi rawan bencana. Bahkan pemetaan bencana pun juga dipaparkan oleh tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang.
“Rapat ini untuk mencari solusi yang tepat dalam rangka mencegah terjadinya bencana di Kelurahan Loktuan,” kata Faisal disela-sela rapat berlangsung.
Dari hasil pemetaan, ada tujuh potensi bencana yang menyasar kelurahan berjumlah 22.770 jiwa ini. Di antaranya banjir rob, banjir tadah hujan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, longsor, rumah roboh, dan binatang puas. Dari klasifikasi itu, potensi kebakaran permukiman yang memiliki potensi bencana terbesar. Dari 52 RT yang ada, sebanyak 25 RT rawan akan bencana tersebut.
Disusul, potensi bencana tanah longsor yang mencakup 18 RT. Kemudian rumah roboh yang menyasar 14 RT. Selain itu, BPBD Bontang juga memasukkan usulan ketua RT terkait adanya pemetaan konflik sosial, normalisasi parit, dan pemindahan tiang listrik.
Sementara itu, Ketua Komisi II Ubayya Bengawan berujar perlu adanya kerja sama dengan beberapa perusahaan sehubungan dengan sosialisasi penanggulangan bencana. Politisi Partai Demokrat ini menilai selama ini masih sangat kurang. Pelaksanaannya terkadang berlangsung dua tahun sekali.
“Saya berharap ada langkah kongkret dalam pertemuan kali ini. Terutama dari perusahaan yang berlokasi di sekitar kelurahan Loktuan,” ujar Ubayya.
Ubayya juga mengusulkan kepada warga dan manajemen perusahaan untuk melakukan kerja bakti di lingkungan RT 26 secara bersama. Mengingat parit yang ada di wilayah tersebut saat ini kondisinya sudah mengalami pendangkalan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya luapan air saat hujan turun.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun telah sepakat. Nantinya leading sector ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tak hanya warga dan anggota dewan, manajemen perusahaan juga menyetujui ajakan tersebut. PT Pupuk Kaltim dan PT KIE bakal memfasilitasi alat berat untuk mengeruk endapan tanah.
“Kami telah bersepakat untuk melakukan kerja bakti pada Minggu (7/10) mendatang,” pungkasnya. (ak)
