bontangpost.id – Kasus asusila yang menimpa belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, tak luput dari perhatian Kementerian agama (Kemenag) Kota Bontang.
Kepala Kemenag Bontang M Izzat Solihin mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan pondok pesantren di Bontang pada, Senin (13/12/2021).
Dari koordinasi tersebut, mereka sepakat mengambil langkah persuasif untuk mengantisipasi agar kasus perundungan, kekerasan, maupun pelecehan seksual tidak terulang kembali.
“Semoga kasus itu tidak terjadi di Kota Bontang,” ujarnya saat disambangi di ruang kerjanya.
Langkah pertama, Kemenag akan melakukan penjaringan aliran yang masuk di pondok pesantren Kota Bontang. “Kami akan memfilter aliran apa saja yang masuk di Bontang,” jabarnya.
Kedua, untuk meminimalisasi kejadian yang tak diinginkan, pemisahan ruangan antara santri dan santriwati diharuskan di tiap pesantren dengan pengawasan 24 jam. “Ya kalau santri akan diajarkan oleh ustadz begitu pun sebaliknya,” kata Izzat.
Ketiga, pihaknya akan bersinergi dengan pimpinan pondok pesantren dan juga pemerintah untuk mengkampanyekan kepada masyarakat. Bahwa pondok pesantren bukanlah tempat negatif sebagai wadah mendalami agama.
“Masyarakat jangan khawatir, kami akan tindak tegas sampai ke ranah hukum bila kasus serupa terjadi di Bontang,” tandasnya.
Sejumlah pimpinan pondok pesantren (ponpes) yang terlibat dalam koordinasi ini adalah Ponpes Subulana, Ponpes Roudlotul Qur’an, Ponpes Hidayatullah, Ponpes Nurul Iman dan Ketua FKPP. (*)
