BONTANG – Peristiwa percabulan di pondok pesantren (ponpes) beberapa waktu lalu membuat Komisi I DPRD prihatin. Pekan depan, komisi yang menangani bidang hukum, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat ini akan memanggil seluruh pengurus ponpes. Ketua Komisi I Agus Haris mengatakan pemanggilan dilakukan untuk mencari keterangan dan solusi bersama mengenai duduk permasalahannya.
“Kami (Komisi I DPRD, Red.) akan memanggil pengurus ponpes untuk berbicara mengenai masalah yang viral itu,” kata Agus Haris.
Politikus Gerindra ini menilai diperlukan empat langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, keberadaan pendidikan non formal seperti pondok pesantren harus dilakukan inventarisasi.
“Sehingga data terkait jumlah dan identitas ponpes seperti alamat dapat diketahui,” tambahnya.
Hal yang kedua sehubungan dengan struktur yayasan itu sendiri. Pemerintah layaknya harus memperhatikan peningkatan SDM tenaga pengajar.
“Harus ada pembinaan khusus secara berkala dari Kemenag dengan OPD terkait,” tuturnya.
Selain itu, perlunya adanya kunjungan secara rutin kepada para santriwan dan santriwati di pondok pesantren itu. Dengan kegiatan ini diharapkan mereka ada keterbukaan sehubungan dengan kejadian atau masalah yang dialami. Mengingat beberapa kejadian baru terbongkar setelah ada akses keluar dari korban.
“Ada kegiatan konseling rutin dengan santri baik seputar akademik maupun pribadi,” paparnya.
Anggota DPRD dari Dapil Bontang Utara ini menilai perlu pembatasan jam bertemu baik tenaga pengajar maupun santri yang berjenis kelamin tidak sama. Hal ini untuk mencegah adanya kesempatan dari pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi. Tak luput, desain bangunan ponpes juga perlu dicermati untuk dilakukan evaluasi.
“Pertemuan bisa dilakukan kala ada kegiatan seperti mengaji maupun seminar di aula secara bersama, selain itu harus dibatasi. Ponpes Hidayatullah sudah menerapkan itu,” ulasnya.
Ia berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Mengingat, anak merupakan generasi masa depan bangsa yang harus dijaga. (*/ak)
