SANGATTA – Setelah ditemukannya kasus dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkampanye beberapa waktu lalu, Bawaslu Kutim kembali menyorot 12 nama pegawai negeri.
Dikatakan oleh Komisioner Bawaslu Kutim, Budi Wibowo dua ASN yang punya jabatan cukup penting sudah kami bawa ke KASN. “Sedang dalam masa penanganan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (19/12).
Dia menjelaskan, dari 12 nama yang dicurigai tersebut belum terdapat indikasi apapun. Hanya akan dipantau lebih khusus. Bahkan media sosial yang digunakan menjadi bidikan yang tidak luput dari perhatian pihaknya.
“Dari 12 nama itu, mereka ketahuan me-like status di media sosialnya caleg. Sudah kami pantau, tapi memang belum ada indikasi, namun kami akan tetap telusuri,” bebernya.
Ia memaparkan jenis sanksi dapat diterima oleh ASN yang terindikasi tidak netral dalam pemilu. Ada tiga jenis sanksi yang diberi. Mulai ringan, sedang, hingga berat. Ia meminta pada pemerintah agar dapat menyampaikan dan mengingatkan netralitas ASN dan tidak berpolitik praktis dalam menghadapi pemilu.
“Saya harap pemerintah bisa mengimbau pada pegawainya agar tidak ikut-ikutan berkampanye, termasuk di medsos,” harapnya.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah, pihaknya terus menekan pada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas. Hal itu kerap diungkapkan saat rapat rutin mingguan. “Selalu kami ingatkan pada pegawai, bahkan dalam coffee morning. Bupati dan wabup juga menyampaikan hal yang sama,” tuturnya. (*/la)
