SAMARINDA – Tahapan pemutakhiran data Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dilakukan Sabtu (20/1) kemarin. Secara nasional, coklit yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Kaltim ini mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
Sekretaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli menerangkan, pemberian piagam rekor dari MURI dilakukan oleh Ketua Umum MURI Jaya Suprana kepada Ketua KPU RI Arief Budiman. Bukan sekadar rekor nasional, pemecahan rekor dengan nama “Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dalam Pilkada Serentak dan Terbanyak” ini masuk dalam kategori rekor dunia alias berskala internasional.
“Memang yang memberikan MURI. Tapi dari MURI menyatakan rekor ini masuk dalam rekor dunia,” jelas Syarifuddin saat ditemui Metro Samarinda kemarin.
KPU Kaltim, sambungnya, ikut berkontribusi dalam pemecahan rekor ini. Sebanyak 7.558 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) diterjunkan oleh KPU untuk mendata warga di 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Pendataan di hari pertama kemarin turut didampingi jajaran KPU Kaltim bersama KPU kabupaten/kota dan para stafnya yang jumlahnya sekira 50-an orang.
“Standar dalam coklit ini seorang petugas minimal harus mendatangi lima rumah warga dalam satu hari. Tapi praktik di lapangan ada petugas yang mendatangi sampai sembilan rumah warga,” terang pria yang pernah menjabat Kepala Satpol PP Kaltim ini.
Secara nasional, coklit yang diperuntukkan Pilkada serentak 2018 ini melibatkan 350 ribu petugas, 1.750.050 rumah di 171 daerah. Yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten se-Indonesia. Tujuan coklit ini untuk memastikan warga masyarakat yang memiliki hak pilih dapat masuk dalam daftar pemilih pilkada yang tinggal hitungan hari.
Komisioner KPU Kaltim Rudiansyah menerangkan, selain melakukan pendataan pemilih, dalam coklit ini KPU juga sekaligus melakukan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat. Di antaranya tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan juga menghindari politik uang. Dari pantauan di hari pertama, Rudiansyah menyebut tanggapan masyarakat sejauh ini positif.
“Kami ikut mendampingi PPDP di hari pertama. Pada hari-hari berikutnya, kami dianjurkan untuk ikut melakukan coklit apabila tidak ada kegiatan,” ungkap Rudiansyah yang pada hari pertama ikut melakukan coklit di kawasan Teluk Pandan.
Pada hari pertama kemarin, pejabat-pejabat pemerintahan di wilayah Kaltim menjadi sasaran pertama coklit. Termasuk di antaranya Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Pada hari pertama KPU juga mendahulukan coklit ke rumah-rumah para tokoh masyarakat di daerah-daerah. Agar para tokoh masyarakat ikut menggaungkan tahapan coklit ini di lingkungannya masing-masing.
Diakui Rudiansyah, kemungkinan adanya PPDP yang melakukan coklit tanpa mendatangi rumah ke rumah mungkin terjadi dalam pemutakhiran data ini. Untuk itu KPU mengharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim beserta jajarannya untuk mengawasi kinerja PPDP.
“Agar proses pendataan dari pintu ke pintu berjalan sebagaimana mestinya dan pendataan tidak di atas meja. Dalam coklit ini petugas juga didampingi pengawas dari Bawaslu,” tegas Rudiansyah. Dimulai kemarin, coklit ini akan berlangsung selama sebulan lamanya hingga 18 Februari mendatang. (luk)
