SANGATTA – Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal pada Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 1/2017 sebagai Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ternyata harus dilakukan oleh semua perusahaan. Selain diwajibkan bagi semua perusahaan, CSR juga disusun dan dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri, serta tidak diwajibkan pada nilai nominal tertentu.
Hal itu merupakan benang merah dari seminar sehari bertema Implementasi Perda CSR Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di KutaiTimur, yang digagas oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten KutaiTimur, di GedungSerbaguna Bukit Pelangi, Kamis (14/12).
Tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut Ketua Panitia Khusus (Pansus) TJSL Said Anjas, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unmul Profesor DR H Zamruddin Hasid SE dan Acting Manager Community Empowerment KPC Sugeng Wiyatno. Acara dihadiri juga oleh GM External Affairs and Sustainable Development (ESD) Wawan Setiawan dan dibuka Sekretaris Daerah Kutim Irawansyah.
Said Anjas dalam pemaparannya menekankan, Perda TJSL (CSR) tidak hanya berlaku bagi perusahaan tambang, namun berlaku bagi semua perusahaan yang beroperasi di KutaiTimur. Menurut data yang terungkap pada seminar tersebut, jumlahnya mencapai 600 lebih perusahaan. “CSR ini bukan hanya perusahaan tambang saja. Bukan hanya KPC saja.Tapi semua, termasuk perusahaan sawit, perbankan, dan lainnya,” kata Anjas.
Poin lain yang ditekankan Anjas adalah nilai nominal dana CSR dan lembaga perencana,serta pelaksana CSR itu sendiri. Menurut politisi Partai Golkar tersebut, Perda tidak mematok nilai nominal dari alokasi dana CSR. Hal itu agar memberi keleluasaan bagi perusahaan dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya, serta tidak memberikan beban berlebihan kepada investor di Kutai Timur.
Sementara untuk lembaga pelaksanaTJSL, dalam Perda tersebut pada pasal 15 menyebutkan, program TJSL dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan pengusul program, termasuk wewenang pengelolaan dan pembiayaanya. Namun, sebelum dilaksanakan perusahaan, terlebih dahulu disusun dan direncanakan dalam tim TJSL yang dibentuk Bupati KutaiTimur. Tim TJSL berfungsi menyinkronkan program prioritas pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dan perusahaan.
Sementara itu Zamruddin Hasid mengatakan, tugas utama membangun daerah ada pada pemerintah daerah. Namun demikian, lanjut Hasid, kemajuan akan lebih cepat dicapai jika ada sinergi dan dukungan perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR.
Sementara, Ketua KNPI KutaiTimur Munir Perdana mengatakan, kegiatan seminar tentang Perda TJSL digelar untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat dan perusahaan, tentang Perda TJSL. “Intinya kita mau merubah pola pikir sebagian orang bahwa CSR bukan hanya KPC, tapi semua badan usaha yang ada di Kutai Timur dan secara bersama punya tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan di KutaiTimur ,” kata Munir.
Melalui seminar tersebut Munir berharap, ada kesadaran dari semua perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui program CSR (TJSL). “Ini juga menjadi penting karena daerah sedang dalam kondisi devisit. Kalau semua berpartisipasi, saya yakin pembangunan cepat terealisasi dan masyarakatakan sejahtera,” tutup Munir. (ver/adv)
