Daerah Enggan Bantu Anggaran Pilgub
SAMARINDA – Keinginan Pemprov Kaltim agar setiap kabupaten/kota di Banua Etam turut menyumbang anggaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tampaknya sulit terpenuhi. Masalahnya, dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, hanya dua yang menyetujui bantuan keuangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi satu di antara daerah yang menolak membantu pemprov. Bupati Kukar Rita Widyasari beberapa waktu lalu menegaskan, penyelenggaraan pilgub merupakan wewenang Pemprov Kaltim. Bukan wewenang kabupaten/kota. Makanya dia tidak setuju ketika daerah diminta untuk membantu anggaran penyelenggaraan pilgub.
“Masa semua daerah disuruh setor (dana pilgub)? Gila apa ya? Harusnya pemprov yang memberi ke daerah, bukan sebaliknya,” kata Rita beberapa hari lalu.
Kata bakal calon gubernur (cagub) Golkar ini, bila sampai tidak ada atau terjadi kekurangan anggaran untuk pilgub, maka kegagalan ada pada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Sebagai kepala daerah, Rita menyebut gubernur mesti mencarikan dana untuk setiap kegiatan pilgub yang diperlukan. Karena sesuai peraturan, APBD Provinsi menjadi sumber anggaran untuk pilgub.
“Menurut saya, beliau harus mencarikan dananya itu. Kalau perlu batalkan semua proyek, potong semua anggaran ini-itu, semuanya potong. Jangan minta ke daerah. Karena ini pesta seluruh rakyat, jadi harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Senada, Pemkot Samarinda juga menolak ikut berkontribusi dalam hal pendanaan pilgub. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang juga bakal cagub Partai Demokrat menyatakan hal tersebut bukan menjadi ranah pemkot untuk membantu. Apalagi kondisi keuangan pemkot juga sedang defisit. “Tidak, tidak bisa itu. Sebab bukan ranah pemkot soal itu,” ucap Jaang.
Dia menegaskan, masalah ini merupakan wewenang Pemprov Kaltim. Kalaupun meminta bantuan, mestinya ke pemerintah pusat. Apalagi pada APBD Samarinda, tidak ada usulan untuk membantu anggaran Pilgub Kaltim tahun depan. “Tidak bisa, itu bukan wewenang kami untuk mengatur hal itu,” tegasnya.
Walau mengatakan pemkot tidak berkewajiban membantu, Jaang optimistis pasti ada jalan keluar lain yang disiapkan Pemprov Kaltim. Pihak kementerian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di pusat mestinya juga ikut mencari solusi.
Jaang sendiri tidak mempermasalahkan seandainya pilgub dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya. Sebagai pihak yang siap untuk ikut pilgub, orang nomor satu di Kota Tepian ini juga siap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi.
“Ya tidak apa-apa, saya tunggu kapan mainnya. Kami (saya, Red.) ini siap main saja. Kalau ditunda ya itu juga bukan mau saya. Kalau digelar tahun depan juga siap jalani,” beber Jaang. (luk)
