SANGATTA – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim) akhir tahun 2016 lalu menjadi sorotan. Selain dikarenakan carut marutnya pelaksanaan Pilkades, panitia pelaksana diduga telah menyelewengkan anggaran Pilkades.
Pasalnya, masyarakat menuding semrawutnya Pilkades Tepian Langsat dikarenakan banyaknya tahapan Pilkades yang tidak dilaksanakan secar baik oleh tim panitia pelaksana. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk sosialiasi tahapan Pilkades tidak disalurkan.
“Masalah yang dipersoalkan di Desa Tepian Langsat itukan, karena panitianya tidak bekerja dengan baik,” kata salah seorang pejabat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kutim ketika bercerita dengan media ini, Selasa (10/1) kemarin.
Lelaki yang engan dikorankan namanya ini, bahkan membeberkan bahwa Bupati Kutim Ismunandar sempat mempertanyakan kinerja para panitia Pilkades Tepian Langsat. Bahkan menurutnya, Bupati sempat marah dengan permasalahan itu.
“Tetapi kalau tidak bekerja (panitia Pilkades, Red.), untuk apa dikasih uang,” ucapnya menirukan perkataan Bupati seperti yang didengarnya dalam sebuah rapat pemerintah yang membahas masalah Pilkades serentak di Kutim belum lama ini.
Katanya, tak menutup kemungkinan masalah tersebut akan diusut oleh pemerintah melalui BPMD Kutim. Menginggat banyak masyarakat yang sudah mempersoalkannya, khususnya dari para calon Kades yang kalah dalam Pilkades tersebut.
“Itu akan kena nantinya, pemerintah akan mengusut masalah keuangannya lagi,” katanya.
Dirinya mempertanyakan alokasi anggaran yang telah diterima pantia Pilkades digunakan untuk apa. Karena bercermin dari kegiatan Pilkadesnya, hampir semuannya terdapat masalah. Baik itu penyusunan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang diduga tidak valid.
Selain itu, sambungnya, tidak adanya rapat pleno penetapan DPT dan banyak undangan pemilih yang tidak tersebar kepada para pemilih. Pada hal BPMD Kutim telah mengelontorkan dana sekitar Rp 75 juta untuk mensukseskan Pilkades tersebut.
“Duit yang diberikan, itu diapakan. Jangan dengan mudah saja mengakui kesalahan, ngak bekerja dan sebagainya. Duitnya diberikan cukup besar, sekitar Rp 75 juta, karena pemilihnya ada sekitar 2.000 orang,” ungkapnya. (drh)
