SAMARINDA – Kebakaran kapal di Teluk Balikpapan yang menewaskan dua orang nelayan dan dua kapal terbakar pada Sabtu (31/3) lalu mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Pasalnya kejadian yang diawali tumpahan minyak tersebut dinilai telah merugikan nelayan setempat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Dahri Yasin menyebut, kepolisian perlu mengambil langkah penyelidikan atas kasus tersebut. Sebab telah merenggut nyawa dan menghancurkan area vital bagi nelayan Kota Minyak.
“Kepolisian harus segera menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Cari secepatnya, apa penyebab terjadinya kasus ini,” kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, Senin (2/4) kemarin.
Kata dia, kasus tersebut semestinya dengan mudah diungkap kepolisian. Karena jelas kebakaran berawal dari tumpahan minyak. Bila tumpahan minyak terjadi karena penyimpangan atau transaksi minyak ilegal, dapat dilakukan uji laboratorium terhadap jenis minyak.
Apabila minyak berasal dari transaksi gelap yang melibatkan oknum tertentu, maka kepolisian bisa memanggil PT Pertamina. Sebab seluruh minyak yang diangkut di Balikpapan, asal muasalnya dari perusahaan berpelat merah tersebut.
“Kepolisian harus menemukan duduk persoalannya. Minyak itu milik siapa. Kenapa ada minyak yang tertumpah. Apalagi ini sudah ada alasan hukumnya, itu masuk dalam hukum lingkungan,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu mengaku prihatin atas kasus tersebut. Karena itu pengungkapan dan penyelesaiannya harus segera dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan aparat kepolisian.
“Harapan saya polisi dapat menemukan sebab dan asal minyak yang tumpah itu. Siapa tahu minyak itu berasal dari tangki Pertamina yang bocor,” imbuhnya.
Dikatakan Bahar, di perairan Balikapapan terdapat pipa minyak milik Pertamina. Selain itu ada pula perusahaan Chevron yang beroperasi di Balikpapan. Berangkat dari itu, upaya penyelidikan dapat melibatkan dua perusahaan minyak tersebut.
“Pertamina harus segera menjelaskan pada publik karena mereka yang memiliki pipa minyak di sana. Ada juga PT Chevron yang beroperasi. Silahkan diungkap, karena minyak itu tidak mungkin muncul begitu saja,” serunya.
Mantan aktivitas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim itu menjelaskan, kejadian tersebut telah merugikan masyarakat setempat. Khususnya nelayan, mengingat kasus itu telah menghambat aktivitas penangkapan ikan.
“Selama ada tumpahan minyak di laut, nelayan tidak akan berani melaut. Kalau pun melaut dan ada ikan yang tertangkap, masyarakat akan waswas mengonsumsi ikan tangkapan nelayan. Karena bisa saja ikan telah meminum air yang sudah tercemar minyak,” ucapnya.
Belajar dari kasus tumpahan minyak yang terjadi di Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara (Kukar), di radius 100 meter dari sumber tumpahan minyak, perairan dapat tercemar minyak. Bila itu tidak segera ditangani, biota laut akan terkena dampak negatif.
“Harus ada pemulihan lingkungan di perairan yang terkena dampak tumpahan minyak. Kalau tidak dibersihkan tumpahan minyak itu, bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan dampaknya akan tetap terasa,” jelas Demu.
Atas dasar itu, nelayan dapat menyampaikan tuntutan ganti rugi pada pemilik minyak yang tertumpah. Bila sudah ditemukan otak di balik kasus tersebut, DLH harus menginisiasi penegakkan hukum lingkungan dengan mendorong ganti rugi untuk nelayan.
Diwartakan, dalam konferensi persnya, GM Pertamina RU V Balikpapan, Tagor MP membantah bahwa tumpahan minyak berasal dari perusahaannya. Pertamina telah mengirimkan penyelam untuk melakukan pengecekan. Hasilnya ditemukan tidak ada satu pun pipa Pertamina yang bocor.
Selain itu, bukti tidak adanya pipa minyak Pertamina yang bocor terungkap dari sampel yang diambil. Ditemukan jenis minyak yang tumpah marine fuel oil. Jenis minyak tersebut tidak diproduksi kilang di Balikpapan. “Kalau pipa kami yang bocor, harusnya crude oil. Tapi ini fuel oil,” tegasnya. (*/um)
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Saksikan video menarik berikut ini:
