KOMISI I DPRD memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda. Sehubungan dengan inspeksi mendadak (sidak), kemarin (4/4). Pasalnya, selama ini masyarakat resah akan adanya produk makarel yang mengandung cacing di dalam kemasan kalengnya.
Ketua Komisi I DPRD Agus Haris menilai produk ikan makarel kaleng yang telah ditemukan agar dilakukan uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB). Hal ini guna mengetahui penyebab adanya cacing tersebut.
Menurutnya, bisa saja cacing berasal dari kondisi ikan yang sudah tidak layak sebelum masuk pengolahan. Kondisi ini tentu berdampak bagi konsumen ketika memakannya.
“Bisa diukur kedaluwarsanya ikan. Kalau ikan itu segar terus diolah di pabrik pasti itu higienis saat masuk dalam kaleng,” kata Agus Haris saat dihubungi Bontang Post, kemarin (4/4).
Politisi Gerindra ini juga menolak keras pernyataan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang berujar ada kandungan protein dalam cacing. Pasalnya, asal-muasal keberadaan cacing belum diketahui.
“Bagaimana bisa mengandung protein kalau berasal dari barang yang busuk. Kecuali kalau cacing yang memang dipelihara dari awal untuk tujuan tertentu, itu masuk logika,” terangnya.
Imbauan ditujukan kepada masyarakat agar jangan dulu mengonsumsi ikan makarel kemasan kaleng. Terutama yang sudah masuk daftar produk penarikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Supaya kesehatan masyarakat terjaga jangan dulu konsumsi sebelum ada uji lab,” terangnya.
Sebelumnya, Komisi I akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) sehubungan hal ini, pekan depan. Namun, ketika sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka jadwal tersebut dibatalkan.
“Kalau pemerintah sudah sidak, kami tidak perlu turun. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, artinya sayang kepada masyarakatnya,” ucapnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi I Bilher Hutahaean juga mendukung adanya penarikan produk kemasan kaleng ikan makarel yang sudah dicabut izin edarnya. Ia juga meminta seluruh toko yang menjual produk sejenis untuk diperiksa.
Mengenai pengujian produk hanya diprioritaskan terhadap kemasan sejenis di luar yang sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM. “Diluar produk yang sudah dinyatakan dicabut izin edarnya oleh BPOM wajib diuji laboratorium,” kata Bilher. (ak)
