Dilema Seleksi Capim KPK: Sepi Pendaftar, Sulit Terpantau Publik

Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 terlihat sepi dan sulit dijangkau oleh publik. Hal ini kontradiktif dengan proses seleksi Capim KPK sebelumnya, terutama periode 2011-2015 yang digelar di kantor Kemenkumham.

Pantauan JawaPos.com di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Selasa (25/6) siang, di lobi gedung tersebut tampak sepi sekali. Yang terlihat hanya satu petugas jaga yang bertugas mengarahkan pendaftar untuk naik ke lantai 2.

Selain itu, di lobi gedung, yang terpampang hanya banner pengumuman ihwal syarat proses pendaftaran sebagai calon pimpinan lembaga antirasuah, dan spanduk bertuliskan ‘selamat datang’ yang ditujukan kepada para pendaftar.

Saat naik ke lantai 2, kondisinya juga tak jauh berbeda. Di ruangan yang digunakan sebagai tempat pendaftaran, kondisinya tertutup rapat. Sepi. Selain petugas jaga, hingga sore hari tak ada satupun pendaftar yang terlihat datang. Kondisi ini menjadikan proses seleksi agak sulit terpantau publik, jika pihak pansel tidak memberikan informasi kepada awak media.

Jika dibandingkan dengan berbagai proses seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya, terutama periode 2011-2015 silam, kondisi ini jelas berbeda saat pendaftaran masih dilakukan di kantor Kemenkumham. Saat itu, ruang pendaftaran digelar secara terbuka di lobi gedung. Sehingga menjadi ramai dan mudah terpantau oleh siapapun. Tak terkecuali dengan awak media. Semua pihak bisa melihat langsung siapa saja pihak yang akan mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK.

Tak hanya soal sistem pendaftaran yang terlihat tertutup, sejumlah pihak juga terkesan tertutup ketika ditanya siapa saja pihak yang telah mendaftarkan diri menjadi pimpinan lembaga independen tersebut.

“Jumlahnya saat ini sudah 35 orang pendaftar,” kata Agung, petugas jaga pendaftar capim KPK saat ditanya JawaPos.com. Selebihnya, dia meminta JawaPos.com untuk menanyakan detail profil pendaftar kepada pihak Pansel.

Senada dengan Agung, Ketua Pansel Yenti Garnasih, hingga saat ini juga enggan menjelaskan detail ihwal siapa saja pihak calon pimpinan KPK yang telah mendaftar. Dia hanya menyebut, jika sudah ada 35 orang yang mendaftar. Ketika ditanya soal ketertutupan informasi tersebut, Yenti berasalan, pihaknya belum membuka nama-nama yang mendaftar sebagai capim KPK karena ingin mencari sosok yang benar-benar serius untuk memimpin KPK pada periode 2019-2023. Pihaknya baru bisa memublikasikan setelah selesainya proses administrasi.

“Yang lulus administrasi kita upload namanya, silahkan itu diberikan masukan untuk orang-orang itu. Takutnya ada yang tidak lolos administrasi atau dia sudah tiga kali daftar, gimana pun juga kita enggak cari yang  job second, kita mencari yang bekerja benar-benar ingin berjuang mengabdikan untuk bangsa ini. Karena dia sendiri akan menjadi penyidik,” tegas Yenti.

Adapun ke-35 yang telah mendaftar kata Yanti, mereka datang dari kalangan akademisi, pengacara bahkan pensiunan Polri maupun TNI.

“Sampai dengan hari ketujuh ini, baru 35 orang dari berbagai unsur latar belakangnya, macam-macam latar belakangnya, ada dosen, pengacara, PNS, ada pensiunan,” ucap Yenti.

Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyampaikan, animo masyakarat saat ini menurun untuk menjadi pimpinan KPK. Dia menyebut, pada proses capim KPK jilid 4, pada hari ke-14 pendaftaran sudah ratusan orang yang ingin mengikuti proses seleksi capim KPK.

“4 tahun lalu, 14 hari pertama sudah dapat 194 orang. Kemudian begitu kita perpanjang jadi 600 orang, sekarang sudah hari ketujuh baru 35 orang,” ucap Yenti.

Ketika ditelisik soal mencuatnya sembilan perwira tinggi Polri yang ingin mencalonkan sebagai capim KPK, Yenti menyebut baru satu nama yang mendaftarkan diri. Namun, Yenti enggan membeberkan siapa sosok perwira tinggi Polri tersebut.

“Yang disebutkan di media kan sembilan orang, ini baru masuk satu orang. Ya tadi saya lihat namanya,” bebernya.

Menanggapi pernyataan Yenti, pakar hukum Abdul Fikhar Hadjar menilai, pernyataan Yenti tidak tepat sebagai Ketua Pansel KPK. Seharusnya, Pansel KPK dapat melakukan proses seleksi yang terbuka, sehingga publik bisa menilai secara utuh terkait calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

“Harusnya pansel terbuka, agar segala langkahnya bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel pada publik. Sekarang ini norak dan ketinggalan zaman, jika melakukan sesuatu kegiatan untuk kepentingan negara yang juga kepentingan masyarakat, tetapi dilakukan secara tertutup,” sesal Fikhar.

Fikhar berharap, Pansel KPK dapat melakukan proses seleksi secara jujur, adil dan transparan. Hal ini dilakukan agar pimpinan KPK ke depan memiliki integritas tinggi dalam isu pemberantasan korupsi.

“Seleksi komisioner KPK itu adalah kompetisi ada yang lolos, ada yang tidak, sepanjang Pansel melakukannya dengan jujur, adil, transparan dan akuntabel. Maka setiap orang yg mengikuti sekeksi akan menerima hasilnya. Jadi jika seleksinya tertutup ini patut diwaspadai,” ungkap Fikhar.

Bahkan, Fikhar menduga proses seleksi capim KPK yang tertutup terdapat kepentingan. Terlebih belakangan santer isu terkait masifnya perwira tinggi Polri yang hendak menjadi pimpinan KPK.

“Akan timbul kesan bahwa ada misi tertentu yang dibawa oleh Pansel susunan personilnya sedemikian rupa. Jika mendorong personil kepolisian yang akan menjadi komisioner, malah akan menjadi lucu dan contradicsi in terminis, karena KPK dilahirkan merupakan respons dari belum dan tidak efektifnya lembaga penegak hukum pemberantas korupsi di kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum,” tegas Fikhar. (jpc)