BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang menggelar kegiatan Rapat Koodinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan 2018, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (27/11) kemarin.
Sekretaris DKP3 Kamilan mengatakan, Rakor Dewan Ketahanan Pangan rutin dilaksanakan DKP3 Bontang setahun sekali. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang indikator ketahanan pangan, realisasi, dan capaiannya selama setahun. Selain itu, juga mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi .
“Dalam rakor ini kami juga melakukan revisi terkait SK (surat keputusan, Red.) Wali Kota tentang dewan ketahanan pangan, serta SK pembentukan rawan pangan yang biasa dilaksanakan setiap menjelang hari besar nasional dan keagamaan,” tuturnya.
Kamilan memaparkan, beberapa indikator Standar Minimal Pelayanan (SPM) terdiri dari ketersediaan energi protein per kapita, penguatan cadangan makanan, ketersediaan informasi, pasokan harga, dan akses pangan di daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH), pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, serta penanganan daerah rawan pangan. Secara umum kata dia, capain Bontang termasuk baik.
“Bontang berhasil mencapai 164 persen. Telah melebihi target nasional sebanyak 90 persen,” terangnya.
Dari rakor ini Kamilan berharap, peningkatan diversifikasi pangan di Bontang ke depan dapat lebih ditingkatkan. Sehingga dapat memunculkan keanekaragaman pangan. Selain itu, Pemkot Bontang juga harus menganggarkan dana untuk cadangan pangan karena 99 persen cadangan makanan Bontang berasal dari luar daerah. Sehingga ketika terjadi bencana atau dalam keadaan darurat lainnya, dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Harapan kami pula, di 2019 mendatang ada payung hukum berupa Perwali terkait tentang dana cadangan pangan ini,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Badan Karantina Pertanian wilayah kerja Bontang, Kodim 0908/BTG, Satgas Pangan Polres Bontang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB), serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop-UKMP). Turut hadir pula Prof Dr Bernatan Saragi selaku narasumber dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. (bbg/adv)
