BONTANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Dodi Rondonuwu bakal menyerahkan dirinya pada Senin 4 Desember mendatang. Hal itu diutarakannya sembari berkelakar, dirinya tak akan menabrakan diri ke tiang listrik seperti kasus yang sedang viral saat ini.
Penyampaian tersebut diutarakan setelah Dody mendapat putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 739K/PID.SUS/2017, serta mendapat surat panggilan penahanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang pada Kamis (16/11) lalu.
“Saya siap dieksekusi dan akan serahkan diri secara gentle, Insya Allah doakan sehat tanggal 4 Desember saya akan datang sendiri, karena saya patuh hukum,” jelas Dody melalui sambungan telepon.
Terkait kasus yang menjeratnya, Dody mengaku, dirinya sudah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, untuk melakukan Pengajuan Kembali (PK). Namun sebelumnya dia akan penuhi panggilan kejaksaan karena mengaku patuh hukum.
“Saya tidak membawa diri saya sendiri, tetapi saya membawa nama partai. Karena itulah, saya harus taat hukum. Jika aturan mengharuskan saya dihukum, maka saya akan serahkan diri,” ujar Dodi , Jumat (17/11) kemarin.
Sebenarnya, lanjut Dody, dirinya merencanakan bakal menyerahkan diri pada tanggal 1 Desember 2017, Namun ternyata pada tanggal tersebut bertepatan hari libur nasional yakni Maulid Nabi Muhammad SAW.
“Nanti saya akan mencoba meminta kepada jaksa, melalui pengacara hukum saya, agar diberi waktu kesempatan sebentar saja, saya minta tanggal 4 Desember saya sendiri yang akan datang ke Kejaksaan Bontang untuk dieksekusi, tak perlu dicari, dan tak dijemput, saya datang sendiri,” tegasnya.
Disinggung mengapa dirinya meminta waktu hingga 4 Desember, sementara pihak Kejari Bontang telah melayangkan panggilan pertama. Sehingga Dody diharapkan datang pada Senin 20 November mendatang. Dody menyebut bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan dokter pribadinya terkait penyakit yang dideritanya yakni sleep apnea atau gangguan pernafasan pada saat tidur. Sehingga, Dody mengaku harus melakukan cek labsleep terlebih dahulu.
Dody sendiri mengaku, dirinya sudah menggunakan alat medis Resmed sleep apnea, setiap kali hendak tidur. Karena jika tidak menggunakan alat tersebut, dikhawatirkan penderita akan mengalami gagal jantung, stroke dan gagal ginjal.
“Itulah kenapa saya harus pergi check labsleep dahulu, karena tiap malam jika hendak tidur harus pakai alat Resmed, alat tersebut harus menggunakan aliran listrik, dan saya coba konsultasi apakah di lapas bisa pakai alat itu,” ungkapnya.
Selain itu, alasan mengapa Dody meminta waktu, karena dia juga harus berpamitan dengan petinggi partai, sebab selama ini dia masih menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Kaltim.
Namun demikian, terkait kasus yang menjeratnya dirinya dikatakan Dody terasa berbeda atau aneh. Karena dirinya mendapatkan barang yang diduga hasil korupsi dari kantor dan bukan grativikasi. Tak hanya itu, dalam PP 110, Dody mengatakan bahwa PP tersebut sudah dicabut oleh Yusril Ihza Mahendra. Sehingga, kasus serupa yang terjadi di Sumatera, semua tersangkanya dibebaskan dan hanya mengembalikan kerugian negara.
“Sementara saya sidang paling banyak, putusan Kasasi pun sudah Inkcrah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi ada dua keputusan yang berbeda, namun demikian, saya berharap kasus ini berhenti sampai di saya saja, dan tidak ada lagi teman-teman kami di bawah, kasihan sudah tua-tua. Yang kedua tidak ada niatan kami untuk korupsi, dan kami tetap berkeyakinan ini adalah kesalahan hukum administrasi bukan hukum pidana, karena kami kan dapatnya dari kantor, bukan dari luar, dan yang mempunyai kebijakan bebas itu sekwan, tetapi tidak pernah dijadikan tersangka, lagian itu ada di batang tubuh APBD, dan kerugian negara pun sudah kami kembalikan,” bebernya.
Namun, Dody menambahkan, apapun itu, dirinya tetap patuh hukum.
“Aku siap penuhi panggilan, Insya Allah dalam kondisi sehat, tanggal 4 Desember akan datang sendiri, tanpa harus menabrakan diri ke tiang listrik,” ujar Dody mengakhiri pembicaraan di telepon, sembari tertawa ringan.(mga)
