bontangpost.id – Persoalan banjir hingga kini belum bisa diurai oleh Pemkot Bontang. Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina pun angkat suara. Ia menyayangkan belum rampungnya penyusunan masterplan penanganan banjir. Padahal proses lelang itu sudah dilakukan pada awal tahun.
“Saya mendengar ini masih 50 persen. Harusnya ini sudah mendekati final. Sangat dipertanyakan keseriusan pemkot dalam menangani banjir,” kata Amir.
Menurut politikus Partai Gerindra ini legislator telah bersuara agar kajian segera selesai. Mengingat pembahasan APBD 2023 saat ini sedang berlangsung. Sehingga program untuk penanganan banjir bisa dimasukkan.
“DPRD bukan cerewet. Kami sudah bersuara, ini memprihatinkan sekali,” ucapnya.
Sementara Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan mengatasi banjir bukan pekerjaan instan. Sebab perlu kajian komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Penanganan pun telah disesuaikan dengan kemampuan kas daerah. “Kami mendesak kepada pemerintah agar masterplan segera diselesaikan,” tutur dia.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan langkah normalisasi sungai harus tetap dilakukan. Sembari menunggu hasil kajian masterplan. Harapannya dengan masterplan rampung bisa menjadi bahan untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat maupn provinsi. “Masterplan kalau sudah ada berarti perencanaan penanganan itu sudah dikantongi. Itu bisa buat usulan ke pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) atau ke pemprov melalui bankeu,” sebutnya.
Direncanakan untuk APBD 2023 terdapat Rp 60 miliar pengalokasian untuk penanganan banjir. Nominal itu tertuang dari KUA-PPAS. Namun angka ini bisa bertambah jika mendapat suntikkan dana dari pemerintah pusat maupn pemprov. “Kalau sudah ada masterplannya kami akan bawa ke pusat supaya mendapat bantuan. Sehingga banjir bisa segera diatasi,” pungkasnya. (ak)
