bontangpost.id – Groundbreaking filling station iso tank dipastikan akan digeber mulai pertengahan tahun ini. Kepastian ini usai PT Alesco Putera Infanteri Energi mengantongi enam jenis perizinan. Meliputi izin prinsip (tata ruang), izin site plant, izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lokasi.
Kuasa Direktur PT Alesco Putera Infantri Energi Nurbaya mengatakan sangat siap untuk memulai proyek pembangunan industri iso tank tahun ini. Hanya saja untuk memulai proyek tersebut, saat ini pihaknya tengah menunggu surat kerja sama antara PT Alesco dengan PLN dalam hal pemanfaatan terminal.
“Tinggal itu saja. Sekarang dalam proses. Ketika PLN bersedia maka kami langsung start,” katanya.
Sembari menunggu surat kerja sama dengan PLN, Nurbaya mengungkapkan PT Alesco juga tengah menggarap laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
Pembangunan proyek senilai Rp 2,2 triliun ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 19,75 hektare di daerah Pagung, Kelurahan Bontang Lestari. “Tentu kami prioritaskan pekerja lokal. Apalagi sudah ada Perda yang mengatur terkait itu. Terkait berapa jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan kami belum bisa pastikan angkanya. Segara kami informasikan,” tutur dia.
Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan pemberdayaan tenaga kerja lokal itu harus dipegang oleh pimpinan perusahaan. Sejatinya itu tergambar dalam dokumen perencanaan. Termasuk aspek modal, total investasi, hingga asal material yang dipakai.
“Bontang ini jumlah penganggurannya tertinggi di Kaltim. Ini pukulan berat kita semua. Solusinya ialah penyerapan tenaga kerja lokal dalam pembukaan pabrik ini. Harus ada komitmen yang tegas,” sebutnya.
Terkait tenaga kerja lokal yang digunakan saat masa konstruksi pabrik harus mengacu Perda nomor 9 tahun 2018. Di dalamnya diatur bahwa 75 persen dari total pekerja berasal dari lokal. Ia mewanti-wanti perusahaan untuk jujur dalam menjabarkan jumlah pekerja yang dibutuhkan. “Jangan seperti perusahaan lainnya kemarin mengaku pakai 200 tenaga asing tapi faktanya ribuan,” ujar Politikus Partai Gerindra ini.
Sementara untuk pasca konstruksi, perusahaan harus memakai 100 persen tenaga lokal. Tidak ada alasan lain. Bahkan kalau perlu ketika 50 persen progres kontruksi proses perekrutan ini sudah mulai dibuka. “Saya tidak mau lagi mendengar bahwa SDM Bontang ini tidak siap,” terangnya.
Nantinya, DPRD akan memanggil OPD terkait dan perusahaan untuk meminta menjabarkan aspek yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Rencananya pemanggilan ini akan digelar pasca Idulfitri. (*/ak)
